Bela Din, Mahfud MD: Tokoh yang Kritiknya Harus Kita Dengar
- ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, menyatakan ketidak setujuannya terhadap perspektif kelompok yang menuduh radikal terhadap Prof Dr Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau yang akrab disapa Din Syamsuddin.
Kelompok yang mengatas namakan Gerakan Anti Radikalisme - Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR-ITB), melaporkan Din ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Â
Mahfud mengatakan, bahwa pemerintah tidak akan memproses laporan yang disangkakan kepada Din Syamsuddin atas tuduhan radikal itu. Ia menyebut bahwa pelaporan tersebut tanpa dasar. Sebab selama ini, kritik-kritik yang disampaikan Din pun menjadi bahasan masukan bagi pemerintah.
Baca juga:Â Dilaporkan, Dino Patti Djalal: Jangan Mau Dikadali Sindikat
"Pak Din Syamsuddin itu adalah tokoh yang kritis yang kritik-kritiknya harus kita dengar. Coba kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan pak Din Syamsuddin? Apalagi sampai memprosesnya secara hukum, tidak pernah," kata Mahfud, Minggu 14 Februari 2021.
Mahfud bilang, justru Din banyak bicara nasionalisme, berbicara tentang Indonesia yang lebih luas, selama ia berbincang dengannya. Dari kalangan pemerintah pun, lanjut Mahfud, tidak pernah meragukan Din perihal prinsip berbangsa dan bernegara.
"Dan Pak Din Syamsuddin ini dulu ketika beliau Ketua Umum PP Muhammadiyah, kemudian ada Pak Syafii Maarif dan sebagainya di saat itu beliau yang menggagas Islam Wassatiyah, sama juga yang digagas oleh NU. Katanya karena Islam itu sudah kompatibel dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila maka beliau menggagas Islam Wassatiyah, moderasi Islam, atau Islam moderat," jelas Mahfud.
BNPT dan PNM Perkuat Kolaborasi Pencegahan Radikalisme Melalui Pemberdayaan Ekonomi
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperkuat kerja sama strategis dalam upaya pencegahan radikalisme di Indonesia.
