Suhu Laut Makin Panas, KKP Kembangkan Aplikasi untuk Tangkap Ikan
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengamati terjadinya peningkatan suhu yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim di berbagai belahan bumi. Kementerian KP memperkirakan peningkatan suhu tersebut sudah pasti meningkatnya keasaman perairan laut dan tentunya memengaruhi ekosistem perikanan di laut karena bergerak menuju habitat yang lebih sesuai.
Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP, Sjarief Widjaja menjelaskan berdasarkan data The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Tahun 2018, semua negara diminta untuk mencegah bencana iklim ekstrem yang terjadi karena pemanasan global dengan maksimum kenaikan suhu 1,5°C. Ditargetkan dapat terlaksana sebelum tahun 2030.
“Pemanasan global diatas 1,5°C akan menambah risiko bencana alam ekstrem seperti cuaca panas ekstrem, kekeringan parah, banjir yang disebabkan curah hujan ekstrem. Dan mencairnya daratan es di Kutub Utara yang berdampak pada ratusan juta orang di seluruh dunia. IPCC melihat pembatasan pemanasan global hingga 1,5°C akan membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh negara untuk perubahan yang cepat, luas dan belum pernah dilakukan sebelumnya di semua aspek kehidupan masyarakat dunia. Sekaligus memastikan kehidupan masyarakat yang lebih berkelanjutan dan adil,” tutur Sjarief seperti dikutip laman kkp.go.id yang dikutip VIVA, Minggu 14 Februari 2021.
Dengan data itu, tersisa waktu 10 tahun bagi seluruh pihak secara global untuk dapat menekan terjadinya perubahan iklim secara drastis. Kementerian Kelautan secara khusus merespons, selain mengenai perubahan iklim, juga mengamati hal-hal yang memengaruhi sektor perikanan. Sebagai negara tropis, Indonesia terbilang tidak diuntungkan dengan prediksi kondisi tersebut.
Perubahan iklim dapat mempengaruhi ketahanan pangan, keselamatan nelayan, konservasi dan keanekaragaman hayati, serta perekonomian yang dihasilkan oleh sektor kelautan dan perikanan.
"Di dalam sektor kelautan kita mengembangkan ocean based mitigation. Metode mitigasi berbasis laut itu menerapkan tidak hanya bagaimana untuk mereduksi emisi gas kaca tapi juga dalam memberikan paradigma yang sederhana kepada nelayan. Salah satunya dengan hilirisasi riset berbasis transformasi digital. KKP memiliki aplikasi Laut Nusantara yang menghadirkan kemudahan dan kecepatan akses informasi PPDPI (Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan) serta dilengkapi informasi cuaca laut dalam genggaman nelayan sehingga aktivitas penangkapan ikan lebih efektif dan efisien. Dengan aplikasi Laut Nusantara,” kata Sjarif.
KKP sendiri mencatat bahwa Indonesia menyumbang tujuh persen produksi ikan global. Pemanasan laut disebutkan juga akan memperkirakan menurunnya stok ikan secara dunia. Maka baru-baru ini, KKP menggandeng pemerintah daerah, masyarakat dan akademis dari Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mencari solusi sekaligus melakukan riset agar nantinya menghasilkan hasil analisis atau policy brief untuk mengambil sebuah kebijakan.
Lewat aplikasi Laut Nusantara nantinya akan terpapar data-data yang akurat mengenai berbagai kebutuhan nelayan selama melaut termasuk lokasi keberadaan ikan, data cuaca terkait kecepatan angin dan kondisi gelombang, perhitungan BBM, hingga fitur untuk panggilan darurat. Selain itu aplikasi ini juga menyediakan fitur perbincangan yang bisa nelayan manfaatkan untuk mendapatkan informasi mengenai harga ikan tangkapan di pasar.
“Melalui aplikasi ini juga memungkinkan keberadaan kapal-kapal pelaku IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing dapat diketahui secara real-time, sehingga dapat segera ditindak lanjut dengan upaya penangkapan oleh patroli pengawasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi informasi dan teknologi dapat langsung membantu mengurangi penggunaan BBM,” tutur Sjarief.
Nelayan Aceh Dilarang Melaut Saat Peringatan 20 Tahun Tsunami
Nelayan Aceh dilarang untuk pergi melaut saat peringatan 20 tahun tsunami Aceh yang jatuh pada 26 Desember 2024.
