Din Syamsuddin Dituding Radikal, Azyumardi Azra: Mengada-Ada, Absurd
- VIVAnews/Lilis Khalisotussurur
VIVA – Mantan Rekor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra menilai tudingan terhadap Din Syamsuddin terlibat gerakan radikal terlalu mengada-ada dan tak masuk akal.
"Ini jelas mengada-ada. Absurd, tak masuk akal," kata Azra dalam keterangan tertulismya, Sabtu, 13 Februari 2021.
Azra lebih jauh menyampaikan, Din adalah satu di antara guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bahkan, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut pernah menjadi utusan khusus presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban.
Dia meminta agar pihak yang menuduh Din menarik laporannya. Ia menduga ada kepentingan karena posisi Din selaku Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung (MWA ITB).
"Jika ada konflik kepentingan terkait dengan posisi Din sebagai anggota MWA ITB sebaiknya diselesaikan baik-baik di lingkungan almamater-sivitas akademika dengan semangat perguruan tinggi yang berdasarkan objektivitas dan kolegialitas," lanjut cendekiawan muslim tersebut.
Azra menambahkan, seharusnya pihak-pihak yang mengatasnamakan kelompok alumni atau dalam hal ini Gerakan Anti Radikal (GAR) ITB, menempuh cara-cara yang tak menimbulkan konflik dan perpecahan dalam masyarakat.
Pun, Azra berharap agar pimpinan KASN dan Kementerian Agama hendaknya bisa menilai masalah ini secara objektif dan adil.
“Dengan begitu dapat diciptakan suasana kepegawaian yang lebih kondusif terkait isu sosial-politik," ujarnya.
Sebelumnya, GAR ITB melaporkan Syamsuddin kepada Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) dengan tuduhan radilal, anti-Pancasila dan anti-NKRI. Isu radikal terhadap Din ini mencuat bikin heboh memantik reaksi keras berbagai pihak yang membela Din Syamsuddin.
Baca Juga: Bamusi PDIP Pasang Badan Bela Din Syamsuddin yang Diserang Isu Radikal
Kepala BIN Ungkap Potensi Kekacauan Jelang Pilkada, Ada Ancaman Terorisme
Kepala BIN mengungkapkan potensi kekacauan menjelang Pilkada 2024. Salah satu fase kritis yang berpotensi menimbulkan kekacauan saat Pilkada adalah minggu tenang.
