Muhammadiyah: Tuduhan Din Syamsuddin Radikal Itu Salah Alamat
- ANTARA
VIVA – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menegaskan bahwa tuduhan radikal kepada mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin jelas tidak berdasar dan salah alamat. Hal itu menanggapi laporan yang dilayangkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Saya mengenal dekat Pak Din sebagai seorang yang sangat aktif mendorong moderasi beragama dan kerukunan intern dan antar umat beragama, baik di dalam maupun luar negeri," kata Mu'ti dalam keterangan tertulisnya, Jumat 12 Februari 2021.
Baca juga: Pandemi, Ritual Mandi Sumur Keramat di Vihara Gayatri saat Imlek Sepi
Kata Mu'ti, Din Syamsudin adalah tokoh yang menggagas konsep Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi WA Syahadah di PP Muhammadiyah, hingga akhirnya dijadikan sebagai keputusan resmi Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar.
Semasa menjadi utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerja sama antar agama dan peradaban, Din Syamsuddin telah memprakarsai dan menyelenggarakan pertemuan ulama dunia di Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut melahirkan Bogor Message yang berisi tentang Wasatiyah Islam, Islam yang moderat.
Bogor Message adalah salah satu dokumen dunia yang disejajarkan dengan Amman Message dan Common Word. Selain itu, Dia Syamsuddin diketahui juga merupakan moderator Asian Conference of Religion for Peace (ACRP), dan co-president of World Religion for Peace (WCRP).
"Tentu masih banyak lagi peran penting Pak Din dalam forum dialog antar iman. Jadi sangat lah keliru menilai Pak Din sebagai seorang yang radikal," ujar Mu'ti.
Sebagai akademisi dan ASN, Din Syamsuddin dikatakan merupakan seorang guru besar politik Islam yang terkemuka. Di UIN Jakarta, dia adalah satu-satunya guru besar Hubungan Internasional. Secara akademik, lanjut dia, FISIP UIN sangat memerlukan sosok Din Syamsuddin yang hingga saat ini masih aktif mengajar, membimbing mahasiswa, dan menguji tesis atau disertasi.
"Kalau Pak Din banyak melontarkan kritik, itu adalah bagian dari panggilan iman, keilmuan, dan tanggung jawab kebangsaan. Kritik adalah hal yang sangat wajar dalam alam demokrasi dan diperlukan dalam penyelenggaraan negara. Jadi semua pihak hendaknya tidak anti kritik yang konstruktif," kata Mu'ti.
Dalam situasi negara yang sarat dengan masalah, Mu'ti berharap sebaiknya semua pihak berpikir dan bekerja serius mengurus dan menyelesaikan berbagai problematika kehidupan. Semua pihak hendaknya tidak sesak dada terhadap kritik yang dimaksudkan untuk kemaslahatan bersama.
"Saatnya semua elemen bangsa bersatu dan saling bekerja sama dengan menyingkirkan semua bentuk kebencian golongan, dan membawa masalah privat ke ranah publik," ujarnya.
