Jokowi Buka Diri Terima Masukan, Istana Mengaku Butuh Kritik Keras
- Repro video.
VIVA – Presiden Joko Widodo mengaku, dirinya dan pemerintahan yang dipimpin membuka diri dan tidak alergi, terhadap masukan dan kritik yang datang dari pers. Menurut dia, media massa punya peranan sangat penting, tidak hanya menjadi sarana informasi, juga mengemban misi bagi kemajuan suatu bangsa.
Kepala Negara mengakui, bahwa peran pers cukup vital untuk kemajuan bangsa dan negara hingga ke depannya.
"Pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers. Jasa insan pers sangat besar bagi kemajuan bangsa selama ini dan di masa yang akan datang," kata Presiden Jokowi, dalam sambutannya dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Februari 2021.
Mantan Gubernur DKI itu juga mengajak semua elemen masyarakat, termasuk media massa terus menebarkan optimisme. Krisis kesehatan dan ekonomi akibat COVID-19 harus segera terlewatkan. Dan tentunya, kata Presiden, melalui informasi yang disiarkan pers, harapan akan melewati krisis ini dapat dilalui. Jokowi ingin, adanya lompatan besar setelah krisis mampu diatasi.
"Terima kasih kepada insan pers karena membantu pemerintah mengedukasi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dan membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tepat," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara, juga meminta jajarannya menyiapkan regulasi agar persaingan bisnis media konvensional dan kanal digital diberlakukan secara adil. Hal ini juga akan mengatur keseimbangan antara perkembangan ekonomi digital dan kedaulatan data. Pemerintah membuka diri terhadap saran-saran dari praktisi media mengenai hal tersebut.
"Saya akan perintahkan kepada menteri-menteri terkait dengan rancangan regulasi yang melindungi publisher agar manfaat ekonomi bisa dinikmati secara berimbang antara media konvensional dengan open the top yaitu layanan melalui internet," kata dia.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah dan negara menjamin kebebasan pers. Pemerintah memahami bahwa kritik itu bak jamu. Walaupun pahit tapi menyehatkan. Kata dia, dengan adanya fungsi kontrol tersebut, maka hubungan pemerintah dan masyarakat semakin baik untuk mengisi ruang-ruang demokrasi yang salah satunya melalui kanal media.
"Dan kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," kata Pramono yang dikutip dari akun youtube Sekretariat Kabinet.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
