Penjelasan Golkar dan NasDem Berbalik Arah soal Revisi UU Pemilu
- ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
VIVA – Revisi Undang-undang Pemilu saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Bahkan sejumlah Partai yang semula setuju UU Pemilu di revisi tapi belakangan ini justru berbalik arah dan berpandangan belum saatnya direvisi, partai itu yakni Partai Golkar dan NasDem.Â
Ketua Komisi II yang juga merupakan anggota DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan dalam pembahasan RUU tersebut harus ada suara yang bulat dari DPR dan juga ada kesamaan pandangan dengan Pemerintah. Dalam hal ini, kata Doli, Pemerintah berpandangan bahwa UU Pemilu belum saatnya untuk direvisi.
Sebagai Partai Koalisi pendukung Pemerintah, Doli mengatakan Golkar pada akhirnya memilih pandangan yang sama dengan Pemerintah. Sebab saat ini ada bangsa Indonesia tengah dilanda Pandemi COVID-19 dan lebih baik untuk menyelesaikam dahulu pemasalahan ini.
"Tentu kan kami sebagai partai politik bagian pemerintah kita harus punya kesamaan pandangan dengan pemerintah. Dan saya kira ada diskusi-diskusi yang sangat intensif antara pemerintah dengan pimpinan parpol kami sehingga pada akhirnya kemudian sampai pada suatu kesimpulan kita akan menunda pembahasan revisi UU," kata Doli, Senin 8 Februari 2021.
Begitu juga dengan partai pendukung pemerintah lainnya, yakni NasDem. Pada awalnya NasDem setuju untuk dilakukan revisi UU Pemilu namun kemudian saat ini NasDem justru berbalik arah untuk menolak UU Pemilu direvisi.
Salah satu alasannya tak jauh berbeda dengan Golkar, yakni agar terjadi kesamaan pandangan dengan Pemerintah. Selain itu, ada kepentingan yang lebih mendesak yang harus didahukukan saat ini ketimbang revisi UU Pemilu.
"Ini menyangkut soal ke depan dan kita ingin mendesain ini untuk jangka waktu yang panjang dan ada konteks kepentingan mendesak terkait berbagai pertimbangan. Tentu pimpinan partai dengan pemerintah banyak berdiskusi membicarakan terkait kondisi kebangsaan kita hari ini dan juga mungkin ada hal-hal yang mendesak dan ditangani bersama-sama," kata Wakil Ketua Komisi II Fraksi NasDem Saan Mustopa
Saan mengatakan, langkah NasDem tersebut untuk menunjukkan bahwa Partai Koalisi Pendukung Pemerintah sampai saat ini masih solid.Â
"Tentu sebagai partai pendukung pemerintah menjaga soliditas koalisi itu menjadi bagian penting juga dalam konteks perjalanan pemerintahan. Kita juga tidak mau dalam koalisi terkait dengan kebijakan pemerintah sikapnya berbeda antara partai koalisi pendukung pemerintah, Nah ini pertimbangannya," kata Saan.
Saan mengatakan penundaan ini hanya sementara karena beberapa hal yang dijelaskan tersebut. "Mudah-mudahan ke depan pemerintah dan pimpinan partai bisa berdiskusi dengan pertimbangan baru. Tapi untuk saat ini kami mengikuti hasil keputusan pimpinan partai kami," ujarnya.
Misbakhun Ingatkan PDIP Tak Amnesia soal Kenaikan PPN
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyindir PDIP terkait dengan kenaikan tarif PPN secara bertahap. PDIP dianggap berbeda sikap soal ini. Padahal terlibat aktif
