PMI Salurkan 14.500 Kantong Plasma Sejak Mei 2020, JK: Jauh dari Cukup
- VIVAnews/ Nur Faishal (Surabaya)
VIVA – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla yang akrab disapa JK, mengaku sangat mengapresiasi peluncuran Program Plasma BUMN yang digagas oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Program ini akan dilakukan secara merata di 34 provinsi se-Indonesia.
Program ini bertujuan mengajak para insan BUMN beserta para keluarganya yang menjadi penyintas COVID-19, untuk mendonorkan plasma darahnya guna membantu proses penyembuhan para pasien COVID-19.
"Kami di PMI sangat menghargai upaya BUMN untuk melakukan donor plasma di 34 provinsi se-Indonesia seperti ini," kata JK dalam telekonferensi, Senin, 8 Februari 2021.
JK optimis bahwa kerja sama Kementerian BUMN dan PMI dalam program Plasma BUMN ini, akan mampu meningkatkan jumlah donor plasma di seluruh Indonesia. Apalagi, JK memastikan bahwa saat ini PMI sebagai pelaksana donor plasma, sudah memiliki 225 unit donor darah di 34 provinsi se-Indonesia, untuk menjalankan amanah melaksanakan donor plasma dari para penyintas COVID-19.
Meski demikian, JK mengakui bahwa dalam praktiknya, terapi donor plasma tersebut tidak mudah. Karena dari 100 orang yang ingin mendonorkan plasmanya, rata-rata donor yang dapat diterima hanya sekitar 10 sampai 20 persen.
"PMI sudah memberikan 14.500 kantong (plasma) darah kepada yang membutuhkan sejak Mei (2020). Namun jumlah itu masih jauh dari cukup," ujar JK.
Karena itu, mantan wakil presiden itu mengatakan bahwa diperlukan upaya yang lebih ekstra dalam program donor plasma darah, guna memenuhi kebutuhan plasma konvalesen bagi upaya penyembuhan para pasien COVID-19 di Tanah Air.
Selain itu, upaya mendisiplinkan masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan program vaksinasi yang masif bagi para masyarakat Indonesia juga diperlukan. Hal itu guna menekan angka penularan COVID-19 agar jumlah kasus tidak semakin meningkat secara drastis.
"Semoga upaya donor plasma ini dapat mengurangi, insya Allah, orang yang meninggal akibat COVID-19," ujarnya.
BP2MI Jadi Kementerian Penempatan Migran di Era Prabowo, Wamenaker Beberkan Tujuannya
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang ada saat ini akan berubah menjadi Kementerian Penempatan Migran Indonesia.
