Ketua DPRD Kritik Penerapan PTKM di DIY Tak Konsisten
- VIVA.co.id/ Cahyo Edi (Yogyakarta)
VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menilai ada ketidak konsistenan dalam penerapan aturan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM). Ketidakkonsistenan ini berkaitan dengan jam buka operasional tempat usaha.
Ketua DPRD DIY Nuryadi menyebutkan, penerapan PTKM di DIY banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Keluhan ini, kata Nuryadi, di antaranya karena ada perbedaan penerapan aturan PTKM ini dinilai membingungkan masyarakat.
Nuryadi menjelaskan, aturan PTKM di Kota Yogyakarta terkesan dianulir oleh aturan PTKM di Provinsi DIY. Nuryadi merinci tempat usaha dari Tugu Pal Putih sampai Titik Nol Kilometer tidak perlu tutup jam 8 malam padahal di daerah lain ketat.
"Ada kebijakan yang tidak sesuai dengan SK Kabupaten Kota. Aneh bagi saya. Artinya kalau provinsi bisa begitu kenapa tidak membuat aturan sendiri yang lebih detail aturannya. Bukan kita menghilangkan haknya kabupaten kota, konteks kebersamaan ini kenapa tidak bersamaan," ujar Nuryadi di Kantor DPRD DIY, Kamis, 4 Februari 2021.
"Jangan sampai satu buka jam segini dan satu dibiarkan hanya sampai 25 persen pengunjungnya. Sehingga saya lebih ingin mengatakan bahwa pemerintah provinsi harus berani lebih tegas untuk menyampaikan itu," ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Sementara itu menanggapi keluhan dari masyarakat, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji menuturkan diperpanjang atau tidaknya PTKM adalah kewenangan dari pemerintah pusat. Aji menambahkan pemerintah daerah hanya menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait PTKM tersebut.
"Pertama kita sangat tergantung keputusan pusat. Kemarin 5 Gubernur rapat bersama dengan Presiden. Tentu nanti hasilnya kita tunggu seperti apa sebagai tindak lanjut di daerah," ujar Aji.
Baca juga: Kemenkes: Insentif Nakes Bukan Hanya untuk Zona Merah COVID-19
Forum Politisi Muda Gugat Masa Jabatan Anggota DPR ke MK, Minta Dibatasi 2 Periode
Forum Politisi Muda Indonesia (FPMI) mengajukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
