Menkes Bongkar Isi Pertemuan Jokowi, Anies, Emil dan Ganjar
- Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
VIVA –Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyebut pertemuan antara Presiden Jokowi dengan sejumlah gubernur disebut membahas penanganan COVID-19.
Pertemuan yang berlangsung kemarin itu, kata dia, berbagi pengalaman sekaligus memberi arahan kepala daerah.
"Kesimpulan kami satu, cara untuk mengatasi pandemi ini adalah dengan mengurangi laju penularan," kata Budi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 4 Februari 2021.
Sekadar diketahui para kepala daerah yang dipanggil adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Menurut Budi, pertemuan itu yang juga dihadiri olehnya memberikan perbandingan penanganan COVID-19 di India dan China. Kedua negara itu yang juga berpenduduk banyak - hampir sama dengan Indonesia- mampu menekan laju penularan.
Arahan selanjutnya menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan untuk menangani pasien. Disinggung pula mengenai program vaksinasi di setiap daerah.Â
"Dan dari hasil diskusi kemarin dilihat banyak program yang sudah dilakukan seperti Jogo tonggo, program Kampung Tangguh, program Desa Siaga yang dilakukan teman-teman," kata dia.
Budi pun menyambut baik program berbasis kultural dari para kepala daerah. Dan harusnya pendekatan untuk melakukan pembatasan aktivitas masyarakat dilakukan secara mikro, menyesuaikan komunitas terkecil. Bahkan kalau bisa hingga level keluarga.
"Di lingkungan warga dan tetangga-tetangganya adalah inisiatif penanganan pendemi yang sangat baik dan sangat tepat, yang bisa menyeimbangkan antara perbaikan sektor kesehatan dengan mengurangi laju kecepatan penularan. Dan juga menjaga bagaimana masyarakat masih bisa hidupnya berjalan normal," ujar bos Bank Mandiri tersebut.
OCCRP Akui Tak Punya Bukti, Muruah Jokowi Dinilai Tetap Terjaga di Mata Dunia
Dalam situs resminya, OCCRP mengakui tidak punya bukti Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama jadi Presiden.
