Moeldoko Jawab AHY: Jadi Pemimpin Harus Kuat, Jangan Baperan
- Instagram @dr_moeldoko
VIVA – Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menjawab tudingan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ada pejabat di lingkungan dekat Presiden Joko Widodo yang ingin mengambil paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
"Saran saya, menjadi seorang pemimpin harus menjadi kuat jangan mudah baperan, terombang ambing dan seterusnya," kata Moeldoko, dalam pejelasannya via zoom, Senin malam 1 Februari 2021.
Moeldoko menegaskan, bahwa ia memang terbuka terhadap siapapun. Bahkan rumahnya terbuka untuk orang datang. Berbagai cerita, diakuinya ia dapatkan dari para tamu tersebut.
Baca juga: AHY Ungkap Dirinya Mau Dikudeta, Singgung Campur Tangan Istana
Moeldoko juga sempat menyinggung, bahwa ada larangan untuk anak buah tidak boleh ke mana-mana. "Kalau anak buahnya nggak boleh pergi ke mana-mana, diborgol saja kali," katanya.
Tidak dijelaskan, apakah yang dimaksud adalah kader Partai Demokrat atau siapa. Tetapi mantan Panglima TNI itu juga memprotes pernyataan AHY kalau ada pihak luar yang ingin mengkudeta.
"Kalau istilah kudeta ya dari dalam (Partai Demokrat) masa dari luar," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhyono alias AHY menyebut bahwa pihak-pihak yang berencana mengambil alih paksa kepemimpinannya di partai punya motif tertentu. Menurut informasi yang diterimanya, rencana itu kata AHY terkait Pemilu 2024.
"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum PD tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," kata Agus saat menyampaikan keterangan pers di kantor Partai Demokrat, Jakarta, Senin 1 Februari 2021.
AHY menyatakan, pihak-pihak yang terlibat salah satunya kader partai, eks kader dan bahkan pejabat setingkat menteri. Dia juga menuding ada pejabat di lingkaran Istana Kepresidenan memberi restu manuver politik untuk menyingkirkannya dari kursi ketua umum.
"Sepuluh hari lalu kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat. Serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis," ungkap purnawirawan TNI berpangkat mayor itu.
