Ridwan Kamil Akui Data COVID-19 di Jawa Barat Masih Kacau
- VIVAnews/Adi Suparman
VIVA – Gubernur Ridwan Kamil mengakui bahwa data COVID-19 di Jawa Barat yang dilaporkan kepada pemerintah pusat belum akurat. Bisa jadi, katanya, data pasien yang positif terjangkit virus corona yang diumumkan sekarang sebenarnya data pasien yang sudah sembuh.
Dia mencontohkan, menurut data harian kasus COVID-19 di Jawa Barat per 1 Februari 2021, kasus positif mencapai 150.336 orang dengan tambahan 2.848 orang.
Dugaan ketidakakuratan data itu, katanya, “karena kasus yang diumumkan masih bercampur dengan kasus lama.” Hal itu menyebabkan verifikasi data dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah membuat penanganan pandemi di daerah tak efektif.
Baca: Kota Bandung Sempat Mau Lockdown namun Luhut Beri Solusi
"Empat hari lalu Jawa Barat, kasus [positif COVID-19] tiga ribu [orang]; hampir dua ribunya kasus lama. Jadi, kalau disebut hari ini ada lonjakan, enggak juga. Saya juga bingung, itu laporan H-5, H-7, H-14. [Itulah alasan] kenapa saya kemarin sampaikan, tolong diperbaiki," katanya.
Penentuan zona sebaran COVID-19 pun menjadi tak jelas karena campur aduknya data lama dengan data baru. "Status merah, orayge, kuningnya, menjadi kacau; menghitung status merah oleh kasus yang ternyata sudah lewat atau mungkin sudah sembuh.”
Ridwan Kamil telah mengeluhkan masalah akurasi data itu kepada Satgas Penanganan COVID-19 pemerintah pusat pada 28 Januari. Ada data beberapa hari sebelumnya yang turut dipaparkan.
Dia bicara itu merespons penambahan kasus positif dan kematian akibat virus corona di Jawa Barat yang begitu tinggi dibanding daerah lain pada 28 Januari, yakni 4.532 kasus positif dan 200 pasien meninggal dunia.
Data yang dirilis pemerintah pusat adalah hasil gabungan dari jumlah positif COVID-19 yang belum tercatat sebelumnya. Dengan kata lain, data harian tidak selalu baru, karena bisa saja berasal dari beberapa hari sebelumnya.
Kunjungi Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, Verrel Bramasta Janjikan Pembangunan PAUD
Verrel Bramasta juga menegaskan, proses persetujuan pembangunan PAUD telah memperoleh lampu hijau dari Kementerian Pendidikan.
