Revisi UU Pemilu, PKS Ingin Presidential Threshold Jadi 10 Persen
- VIVA/Rifki Arsilan
VIVA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, turut menyampaikan pandangannya terkait Rancangan UU Pemilu yang saat ini tengah ramai menjadi sorotan. Menurut Mardani, PKS ada pada posisi mendukung ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold turun.
"Kita berharap pemilu menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan karena itu hambatan untuk masuknya harus diturunkan. Partai Keadilan Sejahtera berharap bahwa threshold untuk presiden tidak di 20 persen, tapi di 10 persen kursi dan 15 persen suara," kata Mardani, saat dikonfirmasi VIVA pada Jumat 29 Januari 2021.
Salah satu alasannya, kata Mardani, agar Indonesia mempunyai banyak orang-orang terbaik yang maju di pilpres. Sehingga tidak terjadi polarisasi seperti pada Pilpres 2014 dan 2019 di mana cuma dua pasang calon yang justru membawa perpecahan masyarakat.
"Partai Keadilan Sejahtera berharap pilpres bukan sarana perpecahan nasional, tetapi sarana persatuan dan memilih orang-orang terbaik menjadi Presiden Republik Indonesia. karena itu, turunkan threshold untuk presiden," kata Mardani.
Sementara itu, untuk pilkada, Partai Keadilan Sejahtera berharap ambang batasnya tidak 20 persen. Tetapi bisa menjadi 10 kursi dan atau 15 persen suara.Â
"Karena kita berharap tidak ada MBA, married by accident di pilkada di mana ada kepala daerah dan wakil kepala daerah kawin karena cuma ingin mendapatkan syarat 20 persen kursi. Padahal mereka menikahnya by accident, tidak ada kesamaan visi-misi tidak sama kepentingannya," ujarnya.
Data yang ada saat ini, kata Mardani, sekitar 67 persen kepala daerah pecah dengan wakil kepala daerah pada periode kedua. Hal itulah yang perlu dihindarkan dan PKS ingin kepala daerah yang terpilih tetap harmonis.
"Kita ingin kepala daerah yang bisa bekerja sama sehingga menjadi pelayan terbaik bagi masyarakat. Jangan ada lagi perpecahan antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah karena kalau itu terjadi kita membuang-buang banyak sumber daya," ujarnya.
DPR Akan Kaji Usulan Pemilu Nasional dan Lokal tapi Tidak Sekarang
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda angkat bicara terkait adanya usulan untuk memisahkan pemilu menjadi dua jenis, yakni pemilu nasional dan pemilu lokal.
