Eks Anggota FPI Disarankan Gabung ke NU, Muhammadiyah atau GP Ansor

Kamis, 28 Januari 2021 - 07:00 WIB

Oleh :

Siti Ruqoyah,

Ilustrasi anggota FPI

Sumber :

VIVA/Foe Peace

VIVA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memengimbau kepada mantan anggota FPI untuk bregabung dengan organisasi seperti, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan GP Ansor karena punya track record bagus, banyak membantu pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, dan keamanan.

Baca Juga :

GP Ansor Kutuk Arogansi Polisi Banting Warga saat Jemput Keluarga di Pelabuhan Ambon

"Apabila ada eks FPI yang bergabung, tentu saja merupakan hal bagus," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis, 28 Januari 2021.

Sahroni yakin mantan anggota FPI tidak akan bergabung dengan kelompok radikal, hal itu tidak akan terjadi bila mantan anggota FPI bisa membedakan organisasi yang sesuai konstitusi dan tidak. Menurut dia, bergabung ke NU atau Muhammadiyah merupakan pilihan tepat.

"NU dan Muhammadiyah memiliki fondasi kebangsanaan yang kuat, jadi akan susah paham radikal berkembang di dalam. Mereka saling menjaga anggotanya," kata politikus Partai NasDem ini.

Kepada mantan anggota FPI yang belum mendapatkan rumah baru dalam berorganisasi, Sahroni pun berpesan,

"Carilah organisasi yang bermanfaat. NU dan Muhammadiyah selalu terbuka untuk menerima mereka-mereka yang ingin membangun bangsa. Yang penting niat berorganisasinya harus baik. Bukan untuk rusuh-rusuhan," katanya.

Menurut Sahroni, pemerintah perlu terus memantau kegiatan mantan anggota FPI agar tidak terjerumus dalam kegiatan terlarang. Semua berhak berorganisasi dan berserikat, tapi tentu tidak melanggar hukum dan konstitusi.

"Bila terindikasi melakukan aktivitas yang melanggar undang-undang, ya pasti akan ditindak tegas," tegas Sahroni.

FPI resmi bubar pada Desember 2020. Setelah itu, sebanyak 30 orang mantan anggota FPI di Sumatera Selatan memilih bergabung dengan GP Ansor untuk melanjutkan semangat berorganisasi. Mantan anggota FPI di daerah lain juga diyakini akan memilih bergabung dengan ormas yang sesuai konstitusi.