5 Korban Jiwa, Brimob Cek Asal Gas Beracun di PLTP Sorik Marapi
- VIVA/Putra Nasution (Medan)
VIVA – Satuan Brimob Polda Sumut yang terdiri dari personel ahli radiasi melakukan cek kondisi udara pasca kebocoran gas beracun di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik Marapi. Kejadian ini cukup membuat warga heboh di sekitar di Desa Sibanggor Julu dan Desa Purba Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, Selasa 26 Januari 2021.
Peristiwa pipa gas PLTP yang dikerjakan oleh PT Sorik Marapi Geothermal Plant (SMGP) itu tiba-tiba bocor pada Senin siang, 25 Januari 2021. Akibatnya, 5 orang meninggal dunia dan 23 warga termasuk polisi harus dilarikan ke Puskesmas dan Rumah Sakit terdekat.
"Tim gabungan dari KBR Gegana Brimob Polda Sumut tengah mencek kondisi udara apakah ada gas berbahaya atau tidak di sekitar itu di lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga bumi milik PT SMGP," ungkap Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan kepada wartawan di Medan, Selasa petang, 26 Januari 2021.
Baca juga: Ambroncius Nababan Terancam Hukuman Penjara di Atas Lima Tahun
Selain menerjunkan Brimob, Polda Sumut mengirim tim Laboratorium Forensik (Labfor), Inafis dan penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut untuk mengungkap penyebab gas bocor tersebut.
"Biar dulu tim bekerja. Proyek sudah dihentikan sementara dan digaris polisi. Karena masih melakukan penyidikan," sebut mantan Kapolres Nias Selatan itu.
Menurut MP Nainggolan, sebagian warga yang keracunan gas itu sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Namun, sebagiannya lagi masih dirawat intensif di RSUD Panyanbungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
"Sedangkan 18 warga yang masih terbaring lemas akibat pencemaran gas beracun itu masih menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk situasi di TKP sudah kembali kondusif," ujar MP Nainggolan.
Ungkit Kembali Pengepungan Brimob, Jaksa Agung Disebut Sedang Alihkan Isu
Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mengungkit kembali aksi pengepungan Brimob di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai memiliki motif pengalihan isu.
