Waketum MUI: Jangan Ada Pemaksaan Siswi Nonmuslim Pakai Jilbab
- tvOne
VIVA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas merespons polemik aturan wajib mengenakan jilbab bagi siswa nonmuslim di SMK 2 Padang. Menurutnya, tidak menjadi persoalan bagi siswi nonmuslim mengenakan jilbab selama tidak ada paksaan menjadi keinginan sendiri.
"Saya pernah melihat murid-murid tidak beragama Islam, karena melihat teman-temannya memakai jilbab, mereka juga ikut memakainya. Tapi mereka memakainya karena keputusan dan keinginan mereka sendiri. Jadi tidak menjadi masalah," kata Buya Anwar Abbas, Selasa, 26 Januari 2021.
Para prinsipnya, kata Buya Anwar, jangan ada pemaksaan bagi murid nonmuslim untuk mengenakan jilbab.
Ketua PP Muhammadiyah ini meminta semua pihak untuk dapat secara jernih menyikapi kasus jilbab di SMK 2 Padang. Sebab, bisa jadi aturan dari pihak sekolah bertujuan baik, agar ada keseragaman pakaian meski ada persepsi lain di luar itu, sehingga wajar menjadi polemik.
Sebelumnya, Kepala SMKN 2 Padang, Rusmadi, mengatakan siap dipecat apabila ada pelanggaran terkait kasus jilbab di sekolahnya. Kendati begitu, otoritas terkait agar dapat menelaah secara saksama kasus jilbab yang viral tersebut.
Menurut dia, tidak ada paksaan bagi siswi nonmuslim untuk mengenakan jilbab. Terdapat 46 siswa nonmuslim di SMK 2 Padang dengan 19 orang laki-laki dan sisanya perempuan. Dari siswi nonmuslim sebagian besar tidak menolak mengenakan jilbab sebagai bagian dari seragam sekolah.
Adapun kasus penolakan, kata dia, disuarakan oleh satu siswa. Dalam video yang viral tersebut pihak keluarga bertemu dengan wakil kepala sekolah membicarakan mengenai penggunaan jilbab bagi siswi di sekolah negeri tersebut.
Rusmadi mengatakan, pernyataan wakil kepala sekolah adalah mengenai kewajiban mematuhi aturan sekolah atau tidak terkait kewajiban siswi nonmuslim mengenakan jilbab. Terjadi interpretasi yang salah dalam penyampaian aturan sekolah tersebut. (ant)
Masa Tenang Pilkada, Car Free Day di Sudirman-Thamrin Tidak Diberlakukan pada 24 November 2024
Dalam Peraturan KPU ditetapkan bahwa masa tenang berlangsung selama tiga hari mulai dari tanggal 24 hingga 26 November 2024.
