Novel Baswedan Tepis Isu ’Taliban’ di KPK: Lagu Lama
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mengkritik serangan isu “radikal“ atau “Taliban” yang kerap diembuskan oleh kelompok tertentu untuk menggembosi kinerja lembaga antirasuah yang sedang gencar menangani kasus besar.
Novel, pada Minggu, 24 Januari 2021, melalui akun Twitternya, @nazaqitsha, mencuitkan kritik itu terhadap isu taliban di tubuh KPK yang dicuitkan akun @paikodirajo. "Isu radikal-taliban, lagu lama," tulis Novel.
Novel mengatakan hal itu saat merespons kicauan yang menyebutkan ada misi sedang dijalankan merujuk pada momentum saat revisi UU KPK berhasil gol pada 2019.
Baca: Butuh Dukungan Keluarga, Edhy Prabowo Minta Bisa Dijenguk Langsung
Mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, juga ikut berkomentar. Pria yang kini melanjutkan karier sebagai advokat itu menyinggung akun Twitter Novel @nazaqitsha bahwa mereka akan diserang menggunakan isu “Taliban” di KPK.
"Dan mungkin dikaitkan dengan penyidik-penyidik yang sedang menangani kasus-kasus korupsi besar. Misal: kasus korupsi benur ataupun korupsi Bansos COVID-19 yang sedang dtangani KPK," kata Febri dalam utas di akun Twitter-nya pada hari yang sama.
Febri kemudian mengajak semua pihak mendoakan dan menjaga KPK yang sedang berjuang menangani kasus-kasus besar saat ini. Ia pun berharap kasus korupsi benur di KKP yang melibatkan eks menteri Edhy Prabowo dan kasus suap Bansos COVID-19 di Kemensos yang menjerat eks menteri Sosial Juliari bisa terungkap seterang-terangnya. Dia berharap pimpinan KPK bisa membuktikan keseriusan mereka.
Rumor bahwa sebagian pegawai KPK, termasuk penyidiknya, terpapar radikalisme yang disebut dengan istilah “Taliban”, telah berembus sejak beberapa tahun belakangan. Kelompok itu diisukan merujuk kepada Novel Baswedan. Setelah itu, isu tersebut selalu muncul saat KPK menangani beberapa kasus besar yang diduga melibatkan banyak pejabat negara.
Kepala BIN Ungkap Potensi Kekacauan Jelang Pilkada, Ada Ancaman Terorisme
Kepala BIN mengungkapkan potensi kekacauan menjelang Pilkada 2024. Salah satu fase kritis yang berpotensi menimbulkan kekacauan saat Pilkada adalah minggu tenang.
