Pam Swakarsa Versi Baru Berpotensi Picu Konflik Horizontal

Pertama, soal peningkatan kapasitas aparatur (capacity building). Hal itu jauh lebih mendesak dibandingkan memobilisasi Pam Swakarsa. Banyak polisi yang tidak clear dalam menetapkan apa yang disebut kebebasan berekspresi hingga hate speech. Sebaliknya ketika terjadi hasutan justru dibiarkan, dan itu menjadi problematika.

Kedua, soal fakta-fakta berkaitan dengan abuse yang dilakukan oleh kepolisian di banyak konteks.

Kita tahu kepolisian merupakan salah satu alat negara yang menguasai instrumen kekerasan. Di berbagai daerah melaporkan instrumen kekerasan itu digunakan secara sewenang-wenang, tidak secara legal, tidak sesuai dengan pengaturan yang memang diharuskan dalam demokrasi.

Persoalan lainnya adalah penanganan konflik lama antara Polri dan TNI. Kita khawatirkan apa yang sering dijargonkan sebagai sinergitas itu hanya terjadi di level elite karena pada level bawah sering terjadi bentrokan di banyak daerah.

Wawancara untuk DW Indonesia dilakukan oleh Hani Anggraini dan telah diedit sesuai konteks.