Pesan Tito untuk Listyo Sigit yang Jadi Calon Tunggal Kapolri
- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
VIVA – Mantan kapolri yang kini menjadi Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian meminta kerja sama yang baik dari Komjen Listyo Sigit Prabowo, jika nanti resmi menjadi kepala Kepolisian RI.
Komjen Listyo Sigit menjadi calon tunggal kapolri yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Meski tetap harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh DPR, perjalanan mantan ajudan Presiden Jokowi itu dianggap akan mulus.
Tito menegaskan, ada penekanan dari Presiden Joko Widodo untuk membangun iklim investasi yang kondusif, baik untuk calon investor dalam negeri maupun luar negeri.
Baca juga: Hari ke-11, 310 Kantong Potongan Tubuh Korban Sriwijaya Air Dievakuasi
"Iklim ini perlu didukung oleh semua pihak termasuk Kemendagri, khususnya jajaran pemerintah daerah dan itu saya meminta kepada Pak Kapolri, Pak Sigit," kata Tito dalam keterangan resmi Kemendagri, Selasa 19 Januari 2021.
Polri, menurut Tito, memiliki peran yang cukup besar dalam menyukseskan upaya pemerintah. Yakni, agar iklim investasi bisa bebas dari pungutan liar yang kerap dikeluhkan para investor di Tanah Air.
"Insya Allah tidak (ada) halangan dan untuk juga sama-sama membangun iklim itu. Jadi jangan sampai terjadi pungutan liar yang menghambat iklim investasi," kata Tito.
Tidak hanya itu, Tito juga meminta dukungan dari Komjen Listyo Sigit nanti terkait program-program pemerintah yang lain. Seperti terkait penanggulangan pandemi COVID-19 dan vaksinasi.
"Di samping itu, kita berbicara juga tentang kerja sama Polri dan Kemendagri dalam rangka saling mendukung untuk membantu Bapak Presiden mengatasi masalah pandemi, vaksinasi, kemudian bagaimana agar bansos cepat dan tepat sasaran, yang dikerjakan oleh Ibu Risma (Menteri Sosial, Tri Rismaharini) dan beberapa menteri lainnya, dan juga economic recovery," jelasnya.
Kemudian, Tito juga mengharap kerja sama dari Polri terkait tahapan pilkada. Seperti diketahui, kini sudah memasuki tahapan uji sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Ini juga harus dijaga jangan sampai terjadi konflik. Ini memerlukan kerja sama Kemendagri dan didukung oleh stakeholder semuanya, termasuk Polri," kata Tito.
