Ridwan Kamil Akui Masalah Data Jadi Kendala Vaksinasi COVID-19
- VIVA/Adi Suparman
VIVA – Gubernur Ridwan Kamil mengungkapkan kendala pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap satu di Jawa Barat yang dimulai sejak 14 Januari 2021. Dia mengakui bahwa masalah data penerima vaksin didapat dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah sebagai pelaksana saja.
"Vaksinasi berlangsung lancar di tujuh wilayah di Jawa Barat, hanya manajeman data masih jadi kendala yang datang untuk divaksin ternyata tidak seratus persen [warga] ditargetkan," ujar Ridwan di Bandung, Selasa, 19 Januari 2021.
Menurutnya, pelacakan penerima vaksin di daerah tidak maksimal karena keterbatasan akses data. Pemerintah Jawa Barat merasa perlu menyelaraskan data yang didapat dari pemerintah pusat dengan data milik pemerintah daerah.
Baca: Kata Pakar, Soal Kematian Lansia Usai Divaksin COVID-19
Dia berharap pemerintah pusat mengizinkan pemerintah daerah terutama Jawa Barat, untuk mengelola data penerima vaksin dalam tahap selanjutnya agar aparat di daerah dapat lebih mudah melacak atau menelusuri.
Penerima vaksin seharusnya mendapat pendampingan dari sebelum dan sesudah divaksin. Mesti dihindari juga kendala pada tahap satu terulang pada tahap berikutnya.
"Yang datang atau nggak datang kami enggak tahu, kami tidak bisa melakukan pertolongan apakah tidak ada transportasi, apakah tidak terberitahu--ini harus diperbaiki manajeman vaksinasi di tahap (selanjutnya)," ujarnya.
Dia mencotohkan masalah saat penyuntikan perdana vaksin COVID-19 buatan Sinovac beberapa hari lalu. Awalnya didata ada 90 orang yang dijadwalkan disuntik vaksin. Namun pada hari vaksinasi, ternyata tidak semua orang diizinkan disuntik, di antaranya karena alasan orang yang bersangkutan tekanan darahnya tinggi. Ada 21 orang yang batal atau ditunda untuk disuntik vaksin.
Indikator Politik: Dedi Mulyadi Unggul Telak 71,5 Persen di Pilgub Jawa Barat
Elektabilitas pasangan cagub-cawagub di Pilkada Jawa Barat Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan jauh mengungguli tiga pasangan lainnya, berdasarkan hasil survei Indikator Politik.
