Efektifkah Hukuman Tambahan Kebiri ke Pelaku Kekerasan Seksual

Sementara itu, meski mengakui bahwa "kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang mengerikan", manajer media dan kampanye Amnesty International Indonesia, Nurina Savitri, mengatakan "menghukum pelaku dengan kebiri kimia hanya memperparah kekejaman."

Nurina menambahkan, tidak ada bukti bahwa ancaman kebiri kimia efektif untuk mencegah tindak kekerasan seksual terhadap anak.

"Bahkan, sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mengizinkan kebiri kimia dikeluarkan oleh Presiden dan disahkan oleh DPR menjadi undang-undang pada tahun 2016, kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur meningkat lebih dari sepuluh kali lipat," ujar Nurina.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat 350 kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur pada 2019, dibandingkan dengan 25 kasus pada 2016.

Ikatan Dokter Indonesia menolak menjadi eksekutor

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai PP Nomor 70 Tahun 2020 ini bermasalah karena tak menjelaskan aspek apa saja yang harus dipertimbangkan untuk menerapkan kebiri kimia.

"PP ini bahkan melempar ketentuan mengenai penilaian, kesimpulan, dan pelaksanaan yang bersifat klinis ke aturan yang lebih rendah," kata Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu dalam keterangan tertulisnya (04/01).

PP ini memang masih menyerahkan sejumlah ketentuan kepada peraturan di bawahnya, yakni peraturan menteri.

Hukuman kebiri kimia ini pernah menjadi kontroversi pada 2016 saat menjadi materi revisi Undang-undang Kesehatan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016.

Ikatan Dokter Indonesia saat itu menolak menjadi eksekutor kebiri kimia karena hal itu bertentangan dengan kode etik dan disiplin profesi kedokteran.