Guru Besar USU Penghina SBY Pernah Minta Jadi Menteri Jokowi
- Twitter @ProfYLH
VIVA – Guru Besar Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Yusuf Leonard Henuk, mengaku pernah mengirim berkas atau dokumen ke Istana Negara untuk diajukan sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju untuk mengisi kekosongan dua menteri yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Berkas atau dokumen tersebut dikirim oleh Henuk ke Istana Negara di Bogor, Jawa Barat, dengan tujuan Presiden Republik Indonesia. Pengiriman berkas menggunakan jasa TIKI tertanggal 8 Desember 2020.Â
Profesor Henuk tertarik mengirim berkas tersebut setelah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo dan Menteri Sosial, Juliari Batubara, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi menjerat dua menteri itu.
"Ya, sebelum pengangkatan 6 menteri baru itu," ungkap Henuk saat dikonfirmasi VIVA, Jumat siang, 15 Januari 2021.
Henuk mengungkapkan percaya diri dengan keilmuan yang dimiliki dan menyadang sebagai Profesor dan Guru Besar di Fakultas Pertanian USU membuat Presiden Jokowi akan mempertimbangkannya menjai menteri di Kabinet Indonesia Maju.
"Kebetulan dua menteri kosong. Saya tidak salah toh, normal-normal saja itu," kata dia.
Henuk belakangan menjadi sorotan publik dan netizen di media sosial terkait dengan cuitannya di Twitter yang menyerang dan menghina Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan menyebut 'Bapak Mangkrak Indonesia' dan menyerang putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono menyebut AHY bodoh sekali yang dikatakan lewat akun media sosial.
Henuk pun menghayal bila diri menjadi menteri Presiden Jokowi. Ia tidak bisa lagi memberikan kritikan dan serangan cuitan petinggi Partai Demokrat itu. Namun dari cuitan tersebut. dia mengaku terkenal di Indonesia.
"Untung saya tidak masuk di kelompok mereka (jadi menteri), saya tidak bisa bersuara lagi. Dari kasus SBY saya punya andil lah," tutur Henuk. (ase)
Menteri KP: Sertifikat HGB Pagar Laut Tangerang Ilegal
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono merespons hasil investigasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN terkait pagar laut di Perairan Tangerang.
