Hampir 2 Juta Babinsa dan Hansip Dilibatkan buat Lacak Pasien COVID-19
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
VIVA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan rencana pemerintah untuk melibatkan aparat TNI, Polri, dan Linmas di tingkat desa untuk pelacakan atau tracing pasien COVID-19.
Budi mengatakan itu dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa, 12 Januari 2021, sebagai respons atas keterbatasan tenaga kesehatan dan laporan meningkatnya kasus COVID-19 di banyak daerah. Pelibatan TNI dan Polri hingga ke tingkat desa diharapkan mempercepat identifikasi pasien COVID-19 di daerah sehingga mempercepat pula penanganan dan pencegahan.
Panglima TNI, katanya, telah mempersilakan pemerintah untuk melibatkan 30.000 aparat Bintara Pembina Desa (Babinsa). Polri juga telah mengizinkan untuk mengerahkan 60.000 Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
Baca: Apa Perbedaan Vaksin China Sinovac dan Sinopharm serta Merek Lain?
Bahkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempersilakan Kementerian Kesehatan untuk melibatkan juga aparat Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) alias Hansip yang berjumlah hampir 1 juta orang.
Semuanya akan terlebih dahulu dilatih untuk pelacakan orang-orang yang ditengarai terjangkit COVID-19 terutama di desa-desa. Keberadaan mereka akan sangat diperlukan karena pemerintah membutuhkan banyak pelacak COVID-19 sesuai standar WHO yang menetapkan 30.000 pelacak per 100.000 penduduk.
“Jadi, kalau ada keluarga kita yang kena, kita bisa minta bantuan Babinsa, Babinkamtibmas, atau Linmas. Karena mereka terdekat di seluruh Indonesia untuk bisa lakukan tracing, at least 30 kontak eratnya yang ditemui oleh yang bersangkutan paling lama dalam waktu seminggu, sehingga kita bisa refer ke Puskesmas, kita swab antigen sehingga bisa identifikasi secara cepat,” katanya.
Anggota DPR Minta Kapolri Tak Beri Ruang ke Oknum Polisi Pembeking Pelaku Kejahatan
Citra Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat jangan sampai dirusak oleh oknum-oknum polisi nakal.
