KPK Geledah Dua Kantor Rekanan Pengadaan Bansos
- KPK.go.id
VIVA – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dan mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek yang telah menjerat mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.
Tak cuma memeriksa para saksi, dalam mengusut kasus tersebut, tim penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi yang diduga terdapat jejak-jejak para tersangka, termasuk menggeledah kantor-kantor milik rekanan yang ditunjuk Kementerian Sosial menjadi vendor pengadaan dan penyaluran bansos.
Pada hari ini, tim penyidik menggeledah kantor PT Mesail Cahaya Berkat yang berada di Soho Capital Podomoro City, Jakarta Barat dan kantor PT Junatama Foodia di Metropolitan Tower, Jakarta Selatan.
"Terkait penyidikan dugaan korupsi di Kemensos dengan tersangka JPB dkk, hari ini, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di dua lokasi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada awak media, Senin, 11 Januari 2021.
Ali belum menyampaikan secara rinci, barang-barang bukti yang disita dalam penggeledahan terhadap dua kantor rekanan Kemsos dalam pengadaan bansos tersebut. Hal ini lantaran proses penggeledahan masih berlangsung.
"Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," kata Ali.
Diketahui, PT Mesail Cahaya Berkat dan PT Junatama Foodia turut ditunjuk Kemensos menjadi rekanan pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.
Sebelumnya, tim penyidik KPK juga telah menggeledah kantor PT ANM dan PT FMK di Gedung Patra Jasa, Gatot Subroto, Jumat, 8 Januari 2021.
PT FMK mendapat paket pekerjaan dengan total 1,23 juta paket penyediaan sembako untuk tahap 8, 9, 10, 11, dan 12. Sementara itu, PT ANM yang juga jadi rekanan Kemensos diduga memiliki afiliasi dengan PT FMK.
Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita berbagai dokumen penting, seperti dokumen kontrak dan penyediaan sembako yang didistribusikan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tahun 2020.
Diketahui, terdapat total keseluruhan 14 tahap pengadaan dan panyaluran bansos yang dikerjakan oleh ratusan rekanan. Sejauh ini, KPK mengidentifikasi terdapat sekitar 272 kontrak terkait pengadaan serta penyaluran paket bansos berupa sembako untuk wilayah Jabodetabek dengan anggaran senilai Rp5,9 triliun. Para rekanan itu mendapat kuota dan kontrak dengan nilai yang bervariasi.
Ganjar Ungkit Bansos, Kaesang: Lebih Bermasalah yang Dikorupsi saat Covid
Ganjar beranggapan bahwa bansos merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi negara. Maka itu, negara dan pemerintah harus memastikan bansos tepat sasaran dan tepat waktu.
