Eks Mensos: Tidak Ada Tunawisma atau Pengemis di Daerah Protokol DKI

Bachtiar Chamsyah
Sumber :
  • Antara/ Seno S

VIVA –  Aksi blusukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma jadi heboh karena menemui tunawisma gelandangan di jalan protokol Ibu Kota Jakarta. Namun, aksi Risma itu justru memunculkan kritikan karena dianggap pencitraan.

Presiden Prabowo Bakal Segera Umumkan Pahlawan Nasional 2024

Terkait itu, mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah terkejut mengetahui blusukan Risma menemui tunawisma seperti pengemis di jalan protokol Jakarta.

"Kalau saya melihat tentu saya terkejut. Sepanjang sepengetahuan saya, itu daerah-daerah protokol tidak ada tunawisma atau pengemis," kata Bachtiar dalam acara Kabar Petang tvOne yang dikutip VIVA, pada Jumat, 8 Januari 2021.

Pasha 'Ungu' Curhat ke Gus Ipul: Ada Anak Idap Celebral Palsy tapi Tak Dapat Bansos

Dia menilai Pemprov DKI akan menjaga wibawa Ibu Kota terutama untuk area jalan protokol dari keberadaan tunawisma. Kata dia, untuk penjagaan di area protokol itu dilakukan sampai 24 jam.

"Kalau tiba-tiba muncul pengemis di sana, saya pun merasa heran juga. Tentu yang lebih tahu itu adalah pemerintah daerah," jelas politikus senior PPP itu.

Mensos Akan Ikut Arahan Kemendagri untuk Setop Penyaluran Bansos Sampai Pencoblosan Pilkada

Pun, ia menyarankan agar Risma sebaiknya tak melakukan blusukan. Sebab, masih ada tugas penting yang dikerjakan yaitu mengoptimalkan bantuan sosial atau bansos yang diinstruksikan langsung Presiden Jokowi.

"Umpamanya anggaran Depsos itu kan besar. Hitungan saya mungkin Rp92,8 triliun. PKH saja itu Rp34 atau Rp35 triliun. Itu bukan anggaran yang kecil," ujar Bachtiar. 

Menurutnya, jika program itu tepat sasaran maka dinilai sudah membantu mengangkat kemiskinan. Namun, ia mengingatkan data warga penerima bantuan itu juga mesti di-update.

"Persoalan yang paling mendasar di sana adalah tentang data. Apakah orang diberikan itu sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jika datanya tidak tepat, maka timbul masalah," kata Bachtiar.

"Data itu yang tahu adalah pemerintah daerah. Data itu harus di-update. Tidak boleh dibiarkan saja, bisa saja orang itu meninggal atau pindah. Harus di-update. Itu bukan pekerjaan yang mudah," tutur Bachtiar.

PDIP Bela Risma

Risma yang dikritik membuat elite PDIP pasang badan membela koleganya tersebut. Politikus PDIP Aria Bima menyampaikan cara Risma dengan melakukan blusukan tak ada yang salah.

Aria pun tak sependapat dengan sejumlah pihak yang menganggap Risma melakukan pencitraan karena blusukan.

Dia menyinggung keberhasilan Risma selama memimpin Kota Surabaya. Kata dia, keberhasilan dua periode itu sudah mengangkat kepopuleran seorang Risma. 

Menurutnya, sekelas Risma pun tak memerlukan pencitraan dalam blusukan karena sudah populer.

"Pertanyaan balik ya, apa setingkat Bu Risma yang sukses dan cukup populer karena berhasil membangun kota Surabaya selama dua periode, terbukti sukses masih butuh namanya kepopuleran. Dan, untuk kesuksesan sebagai pencitraan. Ini yang saya pertanyakan, apa Bu Risma masih butuh itu?" kata Aria dikutip VIVA dari acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOne.

Dia mengatakan tak ada masalah dengan gaya blusukan. Sebab cara ini terbukti efektif bisa dekat kepada rakyat. "Itu gaya kepemimpinan, blusuk kan artinya blusuk kepada rakyat. Bentuk gaya kepemimpinan transformatif," ujar Aria. 

Baca Juga: Ketimbang Blusukan, Risma Mending Perbaiki 3 Persoalan Ini

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya