Wali Kota Pertanyakan Kebijakan Siaga Satu COVID-19 untuk Depok
- VIVA/Zahrul Darmawan
VIVA – Wali Kota Depok Mohammad Idris akhirnya berbicara atas informasi yang menyebut kota yang dia pimpin dalam kondisi siaga satu dalam penyebaran COVID-19. Dia mengaku sama sekali tidak mengetahui alasan penetapan status itu, apalagi konsekuensi-konsekuensinya.
“Dapat disampaikan bahwa pertama mengenai informasi kebijakan siaga satu, saat ini kami belum menerima parameter dan indikator-indikator siaga satu yang dimaksudkan,” katanya, Kamis, 7 Januari 2021.
Karena belum jelas, Idris mengimbau masyarakat, terutama warga Kota Depok, untuk tidak berlebihan menanggapi kabar itu. Pemerintah Depok akan mengklarifikasinya kepada pemerintah provinsi Jawa Barat.
Baca: Orang Pertama Disuntik, Jokowi Ingin Tunjukan Vaksin COVID-19 Aman
Yang pasti, dia mengingatkan, sementara ini memang masih ada masalah perbedaan data jumlah kasus COVID-19 antara pemerintah Depok dengan pemerintah pusat, yakni Kementerian Kesehatan. Pemerintah Depok sudah mengkomunikasikan itu kepada Kementerian Kesehatan sejak Oktober 2020.
“Karena pengendali data ada di provinsi, yaitu Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Wabah Penyakit dan Bencana Jawa Barat). Kami juga sudah komunikasi dengan Pusdatin Kemenkes, dan Pusdatin Kemenkes sudah siap melakukan bridging data antara pusat dengan Depok,” katanya.
Atas dasar itu, Idris berharap Pikobar dapat memberikan akses dan ikut bersama-sama menyelesaikan masalah itu. Masalah data itu penting, karena di antaranya menentukan satu daerah sebagai zona merah COVID-19. (ase)
Presiden Prabowo Subianto Bakal Nyoblos Pilkada di Bojongkoneng
Pencoblosan pada pilkada serentak 2024, bakal digelar pada 27 November 2024. Presiden Prabowo Subianto, juga punya hak pilih, dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
