Jangan Sampai Faskes Tumbang, Anggota DPR Dukung PSBB Jawa-Bali
- VIVA/ Fajar Sodik.
VIVA – Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mendukung kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa-Bali yang akan diterapkan pemerintah dari 11-25 Januari 2021. Langkah ini dilakukan pemerintah untuk menekan angka penularan COVID-19 yang kembali naik di Indonesia dan dianggap penting mengingat fasilitas kesehatan (faskes) juga sudah semakin penuh.
“Saya dukung apa yang telah dilakukan pemerintah terkait dengan PSBB. Tidak boleh nongkrong, tidak boleh berkerumun. Jadi bukan berarti kita dilarang aktivitas,” kata Rahmad kepada wartawan pada Kamis 7 Januari 2021.
Politikus PDIP itu meminta agar masyarakat memahami alasan pemerintah mengambil langkah dengan menerapkan PSBB Jawa-Bali tersebut.
“Kita review bahwa kondisi rumah sakit sudah cukup mengkhawatirkan, keterisian ICU di rumah sakit juga mengkhawatirkan. Maka perlu langkah berani langkah tegas kepada semua pihak,” ujarnya.
Selain itu, dia melanjutkan, sudah banyak dokter dan tenaga medis yang terpapar hingga terinfeksi virus Corona dan meninggal akibat menderita COVID-19.
Pemerintah, karena itu, mengambil sikap untuk menerapkan kebijakan tegas berupa penerapan PSBB dua wilayah itu. Keputusan tersebut dinilai harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat.
“Percayalah bahwa langkah-langkah pemerintah ini kalau kita benar-benar bekerja sama bergotong-royong menerapkan sungguh-sungguh saya rasa kira kita bisa mengendalikan,” kata dia.
Selain itu, Rahmad mengingatkan agar masyarakat tetap patuh menjalankan protokol kesehatan 3 M di mana pun berada, khususnya saat keluar rumah yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
“Kalau kita abai, ingat sekali lagi rumah sakit sudah banyak yang mengkhawatirkan keterisian ICU. Jadi kita harus butuh langkah,” katanya.
CIA Dukung Teori COVID-19 dari Kebocoran Lab di China, Beijing Minta AS Stop Manipulasi
China meminta AS berhenti mempolitisasi dan memanipulasi isu asal-usul virus corona, berhenti mencemarkan nama baik negara lain, dan berhenti melemparkan kesalahan.
