Pesan Persaudaraan NU-NW soal Perubahan Nama Bandara Lombok
- dok Polda NTB
VIVA – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Mohammad Iqbal menggelar acara silaturahmi serta doa bersama dengan pejabat pemerintahan dan seluruh tokoh agama serta masyarakat yang khususnya berada di Pulau Lombok.
Irjen Iqbal dalam acaranya yang digelar di Mapolda NTB, menyampaikan bahwa silaturahmi dan doa bersama ini merupakan salah satu upaya dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).
"Semoga dengan kita duduk bersama, bersilaturahmi dan berdoa, semua permasalahan akan segera mendapatkan titik temu dan solusi," kata Iqbal kepada wartawan, Rabu, 6 Januari 2020.
Dalam kesempatannya, mantan Kadiv Humas Polri ini menyampaikan bahwa ulama dan tokoh masyarakat memilik peran penting dalam penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi, khususnya di Pulau Lombok yang dikenal sebagai pulau Seribu Masjid.
"Jadi kami tidak bisa bekerja dengan maksimal apabila tidak dibantu oleh semua stakeholder dan semua elemen, sekaligus yang paling penting terutama adalah doa dan peran para ulama, para tuan guru," kata Irjen Iqbal.
Dalam forum tersebut, masuk pembahasan terkait persoalan penggantian nama Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). Penyampaian awal diungkapkan oleh Perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) NTB TGH Ma’rif Makmun Diranse.
Kepada seluruh hadirin, Ma'rif meminta agar persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan damai tanpa harus mengganggu harkamtibmas yang sudah berjalan kondusif.
"Sesuai tema acara hari ini adalah umat bersatu NTB damai. Persoalan bandara jangan diributkan, jangan sampai membenturkan pemuka-pemuka atau pimpinan NU dan NW (Nahdlatul Wathan)?. Karena mereka (warga NW) adalah sahabat," kata Ma'rif.
Dia pun menyampaikan bahwa antara NU dengan NW terdapat hubungan emosional dan silsilah keguruan yang harus tetap dijaga.
"Karenanya, kami warga Nahdlatul Ulama meminta agar permasalahan nama bandara, jangan dikait-kaitkan dengan NU dan NW. Mari kita serahkan kepada pemerintah yang berwenang," ujarnya.
Sementara, Perwakilan Nahdlatul Wathan TGH Yusuf Makmun mengatakan, dalam kehidupan pasti beriringan dengan masalah. Namun permasalahan tidak semestinya menjadikan tercerai berai, sehingga berdampak pada konflik sosial yang berkepanjangan. Pihaknya berharap perbedaan yang ada khususnya terkait nama bandara dapat disikapi dengan arif dan bijaksana.
"Semoga perbedaan jangan menjadikan suatu masalah, karena sudah sewajarnya dalam hidup pasti ada masalah, mari jadikan perbedaan menjadi sebuah kebersamaan," kata Yusuf.
Terkait penggantian nama bandara, pihaknya meminta agar dapat diselesaikan dengan baik dan hal tersebut telah menjadi tugas pemerintah.
"Soal nama bandara, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah," ucap dia.
Hadir dalam acara tersebut, Danrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Ketua DPRD NTB Isvie Rupaeda, Mustasyar PBNU yang juga Pengasuh Yayasan Ponpes Qamarul Huda Bagu TGH Lalu Turmudzi Badruddin, Ketua MUI NTB Prof H Syaiful Muslim, Ketua PWNU NTB Prof Dr TGH. Masnun Tahir, para tokoh agama dan masyarakat (togama) serta tokoh pemuda Lombok Tengah, tokoh organisasi NW, dan para Pejabat Utama (PJU) Polda NTB. (Ant)
Baca juga: Heboh, Gubernur NTB Mendadak Jadi Penjual Gula Gending
Menteri Ara Setuju Tapera Bersifat Sukarela: Jangan Maksa-maksa
Menteri PKP Maruarar Sirait meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini didukung oleh masyarakat.
