Dikepung Apartemen, Kota Depok Minim Madrasah Negeri
- VIVA.co.id/Zahrul Darmawan
VIVA – Keberadaan madrasah negeri di Depok, Jawa Barat, masih sangat minim. Tercatat, sejak kota itu lahir pada 1999, hingga saat ini hanya memiliki satu madrasah negeri. Kondisi ini tentu kontras dengan pesatnya pembangunan apartemen dan pusat perbelanjaan di kota tersebut.
Kepala Kementerian Agama Kota Depok, Asnawi pun berharap, kedepannya Depok bisa memiliki lebih banyak sekolah madrasah negeri.
"Kita ke depan pengennya seperti konsep yang pak wakil wali kota sampaikan, harus ada madrasah negeri dan ini yang kita komunikasikan terus dengan pemerintah daerah maupun pusat supaya betul-betul terlaksana," katanya usai upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-75 Kementerian Agama RI di Kantor Kemenag Depok pada Selasa 5 Januari 2021.
Pihaknya yakin negara sudah memikirkan hal untuk pembangunan madrasah negeri di Kota Depok.
"Insya Allah kehadiran negara makin dirasakan oleh masyarakat walaupun mungkin kehadiran negara di madrasah swasta juga sudah hadir, masyarakat bisa menikmati, tapi kalau ada negeri kan lebih mantap lagi," ujarnya.
Ketika ditanya ada berapa madrasah negeri yang rencananya akan dibangun di Kota Depok, Asnawi mengaku belum bisa berkomentar banyak.
"Saya belum bisa memastikan untuk tahun ini, karena kan perlu perencanaan yang sangat matang. Untuk membangun sebuah madrasah negeri tidak seperti mengembalikan telapak tangan," katanya.
Ia menyebut, pemerintah kota sudah menaruh perhatian terkait hal itu. "Saya dengar dari pak wali maupun pak wakil masing-masing punya konsep tersendiri," ujarnya.
Yang jadi kendala, menurut Asnawi, salah satunya adalah mahalnya biaya pembebasan lahan.
"Kami mendukung semuanya lah, bagaimana konsep. Memang yang paling penting adalah penyediaan lahannya, sementara di Depok kan tahu sendiri keadaan lahannya karena memang kota," ungkapnya.
Idealnya, tambah Asnawi, satu kecamatan, satu madrasah negeri. "MI (Madrasah Ibtidaiyah)-nya satu, MTS-nya satu, MA-nya satu. Kalau selesai sudah berjalan dengan baik," tuturnya.
Asnawi menuturkan, Depok memiliki Raudhatul Athfa (RA) 207 titik. Kemudian untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) 145 titik lokasi, dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) 75 titik lokasi. Sementara itu, Madrasah Aliyah (MA) 28 titik lokasi. Semuanya adalah milik swasta, sedangkan negeri hanya ada satu di wilayah Kecamatan Cilodong.
"Kalau di total ada 400 lebih, artinya dari sisi pendidikan agama bahkan belum mencukupi tapi kan ditunjang juga dengan pesantren-pesantren yang ada. Pesantren yang ada di kita (Depok) saja sudah mencapai 190 pesantren," kata dia.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna menegaskan, pembangunan madrasah negeri seharusnya bisa direalisasikan sejak dulu. "Tinggal ada di wali kota saja, mau atau tidak itu saja," katanya.
Secara pribadi, Pradi telah mewacanakan di setiap kecamatan ada MI Negeri, Tsanawiyah Negeri maupun Aliyah Negeri. "Ini sesuai amanat undang-undang. Oke bagi yang mampu, bisa di swasta tapi bagaimana yang tidak mampu?" tanya Pradi.
Idealnya, menurut Pradi, pemerintah hadir menyiapkan kerja sama, dalam hal ini dengan Kemenag wilayah.
"Pemerintah daerah menyiapkan lahan oleh Kemenag. Saya pikir kalau ada sinergi dan kolaborasi yang muaranya untuk kepentingan membangun bukan hanya kemampuan intelektual tetapi juga berbasis spiritual, saya pikir ini bukan hal yang sulit," ujar Pradi.
Namun kenyataannya, lanjut Pradi, sampai sekarang hal itu belum terwujud.
"Kita lihat, kita dukung komitmen wali kota dan wakil wali kota terpilih yang ingin membangun di setiap kecamatan nanti. Kita lihat apakah betul-betul diwujudkan atau tidak," ujarnya.
"Kalau bicara lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah, saya pikir ini sangat memungkinkan, karena aset kita kan cukup besar, tinggal kita lihat saja wilayah mana," tuturnya.
