Satgas: Palsukan Surat Tes COVID-19 Bisa Dipenjara 4 Tahun

Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Bakti Bawono Adisasmito.
Sumber :
  • Dokumentasi Satgas COVID-19.

VIVA – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito angkat bicara terkait adanya peredaran surat tes polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 palsu. Ia mengingatkan masyarakat jangan sampai memalsukan surat keterangan hasil tes PCR COVID-19.

Prabowo Sebut Indonesia Bakal Jadi Anggota GAVI, Kucurkan Dana Rp 475 Miliar Lebih

“Mohon agar masyarakat menghindari praktik seperti ini dan segera melaporkan pada pihak yang berwenang jika mengetahui adanya praktik pelanggaran serupa," kata Wiku dalam siaran di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 31 Desember 2020.

Wiku mengatakan, masyarakat seharusnya memahami bahwa tindakan pemalsuan surat keterangan hasil tes PCR sangat berbahaya. Sebab, surat tersebut menjadi dokumen prasyarat perjalanan yang digunakan untuk mencegah terjadinya penularan virus.

PM Singapura Positif Covid-19 Setelah Kunker ke Beberapa Negara

Selain itu pemalsuan surat keterangan hasil tes PCR juga dapat menimbulkan korban jiwa, apabila orang yang memanfaatkan surat tersebut ternyata positif COVID-19 dan berpotensi menularkan virus ke orang lain.

Tentu saja pemalsuan surat tersebut bisa dijerat hukum pidana. Sesuai KUHP Pasal 267 Ayat (1), Pasal 268 Ayat (1) dan (2), dengan ancaman penjara selama 4 tahun.

How an App Became Indonesia's Essential Weapon Against Covid-19

“Jangan pernah bermain-main dengan (pemalsuan surat PCR) ini,” katanya.

Baca juga: Wakil Bupati Pamekasan Meninggal Dunia karena COVID-19

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Dewan Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) José Manuel Barroso.

Bertemu Prabowo, GAVI Janji akan Perkuat Kerja Vaksin dengan Indonesia

Ketua Dewan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI), Jose Manuel Barroso berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama dengan Indonesia dalam upaya memperkuat imunisa

img_title
VIVA.co.id
7 Desember 2024