BNPB Sebut Karhutla Selama 2020 Menurun 81 Persen
- BNPB.
VIVA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyebut kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Tanah Air mengalami penurunan di sepanjang tahun 2020.
Menurut data BNPB per November 2020, luas cakupan karhutla pada tahun ini mencapai 300 ribu hektare. Hal ini menurun hingga 81 persen apabila dibandingkan dengan tahun lalu yakni 1,6 juta hektare luas wilayah yang terbakar.
Doni menghargai beberapa wilayah yang selama ini dinilai mengalami kejadian karhutla seperti Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Daerah-daerah tersebut dinilai mampu meminimalisasi terjadinya potensi bencana karhutla.
"Menjadi capaian yang patut kita apresiasi khususnya kepada daerah yang selama ini mengalami karhutla dengan intensitas yang cukup tinggi," kata Doni dalam keterangannya, Selasa 29 Desember 2020.
"Tahun ini kebakaran hutan dan lahan mencapai mendekati 300 ribu hektare. Jumlah yang jauh berkurang dibandingkan pada tahun 2019 yang lalu di mana karhutla mencapai hampir 1,6 juta hektare," lanjutnya.
Selain kepada sejumlah wilayah tersebut, Doni juga berterima kasih kepada seluruh kementerian atau lembaga. Pun, unsur terkait seperti TNI-Polri dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang telah berkolaborasi dan membantu BNPB dalam penanggulangan bencana karhutla.
Menurutnya, tanpa dukungan dari seluruh komponen, maka karhutla akan sangat sulit dikendalikan.
Kemudian, Doni berharap agar kolaborasi penanganan dan pengendalian karhutla bersama seluruh komponen terkait dapat dipertahankan dan semakin baik untuk tahun-tahun selanjutnya.
"Semoga upaya keberhasilan kita dalam menekan karhutla tahun ini bisa kita pertahankan untuk tahun-tahun yang akan datang," kata Doni. (art)
Raja Juli dan Kapolri Ketemu Bahas Penegakan Hukum Kehutanan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Pada pertemuan ini, diperbarui nota kesepahaman atau MoU terkait hukum kehutanan
