Mahfud: Pemerintah Tidak akan Bentuk TGPF Penembakan Laskar FPI
- Siaran Pers
VIVA – Pemerintah menegaskan tidak akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) soal kasus enam laskar Front Pembela Islam (FPI), yang ditembak mati pada 7 Desember lalu akibat diduga melakukan perlawanan kepada aparat kepolisian di Jalan Tol Karawang, Jawa Barat.
"Tewasnya 6 laskar itu kita akan selesaikan, kalau itu ada pelanggaran HAM dari polisi, kita akan selesaikan. Tetapi pemerintah memang tidak akan membentuk TGPF tentang itu, karena apa? Karena menurut hukum, pelanggaran HAM seperti itu menurut UU nomor 26 urusan Komnas HAM," kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Mahfud MD di Jakarta, Senin 28 Desember 2020.
Untuk itu, ia pun mempersilakan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (komnas HAM) untuk melakukan penyelidikan soal perkara tewasnya enam anggota FPI saat mengawal Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.
"Kita katakan, ayo Komnas HAM, Anda bekerja apa saja, silakan selidiki. Kami tidak akan mempengaruhi, tidak akan intervensi," tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
"Kalau Anda perlu pengawalan dari polisi, kami bantu agar Anda tetap independen dan nanti diumumkan sendiri. Pemerintah akan ikuti apa hasil Anda itu, nanti akan kita follow up," sambung Mahfud
Mantan Menteri Kehakiman dan HAM itu menuturkan pemerintah tidak membentuk TGPF sendiri, karena sudah membentuk UU no 26 tentang Komnas HAM, yang memang diberi tugas untuk itu.
"Jadi sekarang silakan Komnas HAM, Anda selidiki saja. Katakan kalau polisi salah, tapi katakan juga kalau ada pihak lain yang salah, nanti kita dengar. Kan Anda pasti bisa meyakinkan publik bukti-buktinya, apa, bagaimana Anda menemukan bukti itu," lanjut Mahmud.
Dengan demikian, Mahfud menambahkan, kematian 6 laskar FPI itu akan ditangani secara terpisah sebagai kasus tersendiri, tidak lalu yang satu menutup kasus yang lain. (ren)
Panglima TNI Jenderal Agus Teken Kerja Sama dengan Komnas HAM, Ini Tujuannya
Komnas HAM menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama dengan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto terkait perlindungan HAM di lingkungan TNI.
