Din Syamsuddin: Posisi Wamendikbud Rendahkan Muhammadiyah

VIVA - Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu, M. Din Syamsuddin, mengatakan, penolakan Abdul Mu'ti, selaku sekretaris umum PP Muhammadiyah, untuk menjadi wakil menteri Pendidikan dan Kebudayaan (wamendikbud) adalah sikap yang tepat.

Menurutnya, hal itu mencerminkan sikap seorang anggota Muhammadiyah sejati yang antara lain tidak gila jabatan, menolak jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas.

"Dan jabatan yang merendahkan marwah organisasi," kata Din Syamsuddin melalui siaran persnya, Kamis, 24 Desember 2020.

Baca juga: Abdul Mu'ti Tolak Jabatan Wamendikbud, Alasannya Mengejutkan

Menurut Din, alasannya bahwa tidak berkemampuan mengemban amanat hanyalah sikap tawadhu. Sebab, Abdul Mu'ti adalah guru besar dan pakar pendidikan yang mumpuni, wawasannya tentang pendidikan serta kemampuan memimpinnya sangat tinggi.

"Penunjukan Abdul Mu'ti sebagai wamendikbud bernada merendahkan organisasi Muhammadiyah yang besar, pelopor pendidikan, dan gerakan pendidikan nasional yang nyata," tuturnya.

Seyogianya, lanjut dia, Presiden Joko Widodo memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan, sehingga dapat menampilkan kebijaksanaan untuk menempatkan seseorang dan sebuah organisasi pada tempatnya yang tepat.

Bagi Muhammadiyah, memangku jabatan di pemerintahan bukanlah masalah besar (is not a big deal), karena Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom untuk menjadi mitra strategis serta kritis pemerintah, dalam suatu sikap proporsional.

"Siap mendukung pemerintah jika baik dan benar, dan tak segan-segan mengeritik serta mengoreksi jika salah, menyimpang atau menyeleweng," katanya.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti memutuskan tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju untuk menjadi wakil menteri Pendidikan dan Kebudayaan. "Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut," kata Abdul Mu'ti.

Ia menceritakan, awalnya, ketika dirinya dihubungi oleh Mensesneg Pratikno dan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, yang bersangkutan bersedia bergabung jika diberi amanah.

"Tetapi setelah mengukur kemampuan diri saya, saya berubah pikiran. Semoga ini adalah pilihan yang terbaik," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Bagi Muhammadiyah, memangku jabatan di pemerintahan bukanlah masalah besar (is not a big deal), karena Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom untuk menjadi mitra strategis serta kritis pemerintah, dalam suatu sikap proporsional.