Program Risma: Perbaiki Data Bansos hingga Pemberdayaan Fakir Miskin
- Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
VIVA – Setelah hari ini diumumkan Presiden Jokowi menjadi Menteri Sosial, menggantikan Juliari Batubara, Tri Rismaharini langsung membeberkan program-programnya. Wali Kota Surabaya dua periode itu menjelaskan, program-program itu seperti data bantuan sosial COVID-19, yang hingga kini masih bermasalah. Risma pun menegaskan ingin mengamalkan UUD 1945, yang menyebut bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
"Perbakan data untuk data-data penerima bantuan. Kami akan kerja sama dengan Kemendagri [Kementerian Dalam Negeri] terutama terkait data kependudukan dan perguruan tinggi di wilayah masing-masing. Karena menurut saya akan sangat lebih baik kalau kami melibatkan perguruan tinggi juga di dalam implementasi kami di lapangan sehingga output bisa dilihat dan bisa kita lakukan evaluasi bersama," jelas Risma di Istana Merdeka Jakarta, seperti dalam siaran Sekretariat Presiden, Selasa 22 Desember 2020.
Baca juga: Jadi Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno Langsung Trending
Risma menjelaskan, selama mengemban tugas sebagai Menteri Sosial, ia akan fokus pada pemberdayaan. Terutama anak-anak terlantar dan para fakir miskin, yang menurut amanat konstitusi menjadi kewajiban Negara.
"Fakir miskin dan anak terlantar di bawah tanggungan pemerintah, kami akan perhatian terhadap anak-anak terlantar dan fakir miskin. Itu yang akan kami prioritaskan pada program pemberdayaannya, sehingga anak-anak kita bukan hanya menengadahkan tangan, tapi melakukan sesuatu," jelas Risma.
Ia mengakui kebijakan tersebut pernah dia laksanakan semasa jadi wali kota, bahkan termasuk warga disabilitas bisa diberdayakan, sehingga mereka dapat berguna dan bermanfaat. Dengan begitu, anak-anak terlantar ini bisa memberi manfaat bagi bangsa dan negara.
"Juga anak-anak jalanan, mereka bisa berguna untuk bangsa dan negara kita," kata politisi PDIP itu.
Kerja sama dengan kementerian lain, menurutnya sangat penting dilakukan. Untuk pemberdayaan anak-anak terlantar dan jalanan yang dipelihara negara ini, ia ingin membangun kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Karena menurut Risma, mereka juga harus mendapatkan akses pendidikan yang bagus dari negara.
"Untuk anak-anak terlantar, kita ingin mereka semua mendapatkan hak atas akses pendidikan. Mereka juga harus mendapatkan hak untuk kesehatan, karena itu kami juga akan bekerjasama dengan Kemenkes [Kementerian Kesehatan] untuk bagaimana mengelola kesehatan yang kita berikan," jelasnya. Termasuk di dalamnya adalah mereka yang penyandang masalah sosial.
Pemberdayaan lain yang dilakukan Risma, adalah dengan menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam rumah tangga, jelas dia, ada yang suaminya bekerja tapi pemenuhan kebutuhan keluarga masih kurang. Maka Risma ingin, para istri ini nantinya juga ikut diberdayakan.
Yakni dengan membangun koperasi hingga tingkat paling bawah, agar para istri tersebut bisa mendapatkan penghasilan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga yang kurang tersebut.
"Membentuk koperasi-koperasi bisa di tingkat kecamatan dan kelurahan, kita akan lihat perkembangannya, membutuhkan karena setiap daerah mempunyai karakteristik berbeda-beda. Kita punya pengalaman bahwa koperasi itu sangat membantu," jelas Risma. (ren)
