Wapres Ma'ruf Ingatkan Integritas ASN Diukur dengan 4 Hal Ini

Wapres KH. Ma'ruf Amin (Foto/Twitter/KH.Maruf Amin)
Sumber :
  • U-Report

VIVA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah berkomitmen memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Yakni melalui upaya menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Perludem Temukan 3 Ribu Lebih Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024

"Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," kata Ma'ruf secara virtual, Senin 21 Desember 2020.

Baca juga: 500 Meter Persegi Asrama Brimob Ludes Terbakar, Ini Penyebabnya

Dari Sungai hingga Laut, Dampak Polusi Plastik pada Ekosistem Perairan

Ma'ruf menjelaskan, integritas lembaga maupun aparat harus dijaga dan ditegakkan. Sehingga bisa mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara.

"Karena mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya saing dan investasi, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan," ujar Ma'ruf.

Wamendagri: Pemerintah Membutuhkan Pelayanan Publik Berkompetensi dan Berkarakter

Wapres mengakui, di era revolusi industri 4.0 ini, masyarakat juga semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat dan berkualitas. Sehingga dia meminta penyelenggara pelayanan publik melakukan inovasi-inovasi.

"Keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh SDM yang unggul dan berintegritas, yang sangat dibutuhkan sebagai agen perubahan untuk kemajuan," ujar mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu.

Ma'ruf mengingatkan ada empat ukuran dari integritas aparatur sipil negara atau ASN. Yakni kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

"Berikan layanan yang terbaik, utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok," katanya. (ren)

Menko Polkam Budi Gunawan

Budi Gunawan Ingatkan Sanksi Pidana Bagi Aparat yang Tak Netral di Pilkada

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan mengingatkan agar seluruh penyelenggara negara menjaga netralitas di Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024