Jokowi Buka Muktamar PPP Secara Virtual
- VIVA/ Reza Fajri.
VIVA - Presiden Jokowi membuka Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara virtual pada Jumat malam, 18 Desember 2020. Di tengah masa pandemi COVID-19, Muktamar dilakukan dengan sistem zonasi dari 10 kota dengan kota utama Makassar.
Salah satu agenda Muktamar IX adalah pemilihan Ketua Umum PPP yang baru. Pelaksana Tugas Ketum PPP Suharso Monoarfa juga mengakui Muktamar ini juga sebagai persiapan pemenangan Pemilihan Umum 2024.
"Muktamar IX adalah kick off kita untuk persiapan dini memenangkan Pemilihan Umum 2024 dan memenangkan Indonesia," kata Suharso dalam sambutan di Muktamar ini.
Baca juga: PPP Putuskan Muktamar Dilakukan dengan Sistem Zonasi
Suharso menyatakan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang mengisi agenda Muktamar ini. Suharso memastikan PPP akan ikut membantu pemerintah untuk menangani dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.
"PPP siap sepenuhnya menyingsingkan lengan baju untuk secara proaktif terlibat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dan pemulihan ekonomi keluarga sehari-hari," ujar Suharso.
Dia mengakui pemerintah telah melakukan realokasi dan refocusing terhadap anggaran dan kegiatan pembangunan. Meskipun ada krisis ekonomi, menurut Suharso, keselamatan rakyat tetap yang utama.
"Bapak Presiden menegaskan keselamatan rakyat mesti diutamakan, namun pada saat yang sama jangan sampai mereka kelaparan dan kehilangan pekerjaan. Berbagai kegiatan pembangunan boleh saja tertahan, tetapi prioritas keselamatan dan daya beli rakyat tak boleh terpinggirkan," kata Suharso.
Muktamar IX PPP di masa pandemi COVID-19 ini dilakukan dengan sistem zonasi. Terdapat 10 kota yang telah ditetapkan bisa dihadiri oleh para pengurus PPP yang berada di sekitarnya.
Berikut 10 kota yang dijadikan zonasi muktamar ini: Medan, Padang, Palembang, Serang, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Balikpapan dan kota Manado.
Awalnya, kota Makassar dipilih menjadi tempat untuk menggelar Muktamar IX. Namun sekarang, PPP memutuskan Makassar hanya menjadi pusat zonasi untuk Muktamar. (ren)
