Wakil Ketua Komisi III DPR Bela Mahfud MD soal Klaim Ridwan Kamil

Menko Polhukam Mahfud MD
Sumber :
  • Reza Fajri/VIVA.

VIVA – Usai diperiksa Polda Jawa Barat terkait kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor, November lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa Menko Polhukam Mahfud MD juga harus bertanggungjawab terhadap kekisruhan ini.

Kaleidoskop Pilkada 2024: Gelombang Demo efek DPR vs MK, Anies Gagal Berlayar, PDIP Takluk di Kandang

Menurut dia, kerumunan-kerumunan yang terjadi berawal dari pernyataan Mahfud yang mengizinkan pengikut Habib Rizieq Shihab untuk menjemput di Bandara Soekarno Hatta pada 10 November 2020 lalu. Mahfud sudah menyampaikan klarifikasi, terkait pernyataan Ridwan Kamil tersebut. 

Meski begitu, apa yang dilakukan oleh Mahfud sejak awal dianggap sudah benar. Seperti menurut Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni.

Ridwan Kamil Bilang Banyak Temuan di Pilkada Jakarta tapi Kenapa Tidak Gugat ke MK?

Baca juga: Jawab RK soal Habib Rizieq, Mahfud MD: Saya Bertanggung jawab

Ia menilai, pernyataan Ridwan Kamil tersebut kurang tepat. Hal ini karena sebenarnya, Mahfud MD juga sudah mengingatkan para penjemput agar menjaga ketertiban yang seharusnya dilaksanakan.

RK Titip Aspirasi 40 Persen Suara Pemilih ke Pramono-Rano Karno

"Anggapan yang menyebut bahwa MMD (Mahfud MD) adalah penyebab dari kerumunan ini ya kurang tepat juga, karena Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam kan kalau ditanya boleh atau enggak jemput, ya pasti boleh, tapi kan harus tertib. Tertib itu termasuk melapor ke polisi, mendapatkan surat izin keramaian, dan lain-lain. Nah ini yang tidak terpenuhi" kata Sahroni kepada wartawan, Kamis 17 Desember 2020.

Sahroni juga menekankan bahwa pemerintah pusat sudah mengatur terkait tata tertib protokol kesehatan. Sehingga kalau memang penjemputan Habib Rizieq membeludak, maka hal itu disebabkan oleh para penjemput yang tidak patuh tata tertib, bukan karena pernyataan Mahfud MD. 

"Ya kalau jadinya rame pas penjemputan, itu karena warga tidak menuruti tata tertib yang sebenarnya sudah ditetapkan pemerintah, tidak etis kalau akhirnya menyalahkan Pak Mahfud. Beliau juga kan sebagai Menko Polhukam tentunya sudah mengingatkan soal tertib ini. Namun kenapa masyarakat sudah dikasih tahu masih melanggar? Itu yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama," jelas politisi Partai Nasdem itu.

Selanjutnya, Sahroni juga menyampaikan bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk saling menyalahkan atas kejadian kerumunan di acara Habib Rizieq yang berlarut-larut. Ia meminta semua pihak, untuk mempercayakan pengusutan kasus ini ke pihak kepolisian.

"Ini bukan waktunya kita menyalahkan siapa yang salah siapa yang benar, atau siapa yang harus bertanggung jawab. Biarkan ini menjadi kerja kepolisian untuk  menyelidiki dan menindak oknum yang tidak mematuhi tata tertib dari penjemputan tersebut," ujarnya. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya