PKS soal Vaksin COVID-19: Kehalalannya Belum Dibuktikan
- VIVA.co.id/Adi Suparman
VIVA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti beberapa rumah sakit yang sudah melakukan komersialisasi vaksin COVID-19 dengan cara pre-order. Padahal uji klinis tahap ketiga vaksin buatan perusahaan biofarmasi asal China, Sinovac, masih berlangsung di Kota Bandung, dan hasil lengkap baru tersedia akhir Desember atau awal 2021.
"Tingkat keampuhan, kebermanfaatan, dan kehalalannya belum bisa dibuktikan. Kenapa sudah diiklankan? Bagaimana pemerintah mengatur ini?" kata Netty kepada wartawan, Selasa 15 Desember 2020.
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR itu lalu meminta pemerintah agar menggunakan strategi komunikasi yang jelas dan transparan dalam pengadaan vaksin COVID-19.
Baca: Vaksin COVID-19 Tidak Bisa Hentikan Penyebaran Virus
"Ini soal bagaimana marketing policy-nya. Jangan sampai pemerintah menganggap bahwa mereka memiliki otoritas mengadakan vaksin lalu mengabaikan begitu saja partisipasi dari rakyat,” ujarnya.
“Harus jelas, clear, dan transparan kepada publik: mengapa ada vaksin program dan vaksin mandiri, ada yang gratis dan ada yang berbayar, berapa harga yang akan dipungut dari masyarakat, berapa harga beli vaksin, bagaimana keamanannya, kapan program vaksinasi dilakukan?"
Netty menyarankan pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya ketika komunikasi yang buruk, kurang tepat, dan tidak selaras akhirnya malah menimbulkan kegaduhan publik.
Yang terjadi sekarang, lanjut Netty, alih-alih menurunkan kurva pandemi COVID-19, justru muncul public distrust alias ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah atas kesimpangsiuran informasi soal vaksin. (ren)
BPOM Targetkan WHO Maturity Level 4 untuk Tingkatkan Kualitas Pengawasan Kesehatan Masyarakat
BPOM mengidentifikasi pentingnya inovasi sektor biofarmasi, yang tak cuma berfungsi sebagai solusi kesehatan, tetapi juga sebagai katalis untuk kemajuan sosial-ekonomi.
