PAN Dipandang Punya Peluang Bila Jokowi Reshuffle Kabinet
- VIVA.co.id/ Agus Rahmat.
VIVA – Wacana reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin kembali mencuat. setelah dua menteri sudah ditangkap KPK dalam kasus dugaan korupsi. Termasuk keluhan-keluhan sebelumnya dari presiden, dianggap sinyal yang sudah kuat untuk merombak kabinet.
Siapa yang paling berpeluang? Menurut pengamat politik Adi Prayitno dalam Apa Kabar Indonesia Pagi di tvOne bertajuk 'Desakan Reshuffle Kabinet', Partai Amanat Nasional (PAN) paling berpeluang jika memang Presiden Jokowi menginginkan ada tambahan di luar koalisi yang ada saat ini.
"PAN yang paling berpeluang," kata Adi, Selasa 15 Desember 2020.
Baca juga: Politikus PDIP Juga Sepakat Reshuffle Akhir 2020 atau Awal 2021
Meski partai itu kini di luar pemerintahan, menurutnya, saat ini di bawah Ketua Umum Zulkifli Hasan PAN cenderung tidak terlalu menekan pemerintah. Sebelumnya, yang bersuara keras adalah Amien Rais saat masih di partai tersebut. Tapi kepengurusan saat ini, menurutnya, cenderung mendukung pemerintah.
Dia melihat kalau memang ada partai baru di koalisi, maka PAN lebih berpeluang jika dibandingkan dua partai lainnya, yakni PKS dan Partai Demokrat.
"Kalau saya lihatnya mungkin menggandeng partai di luar kecuali PKS, Demokrat. Presiden tidak tertarik menggandeng partai-partai itu," kata Adi.
Sementara politisi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mengatakan sah-sah saja Presiden Jokowi mengambil kader dari partai lain untuk menjadi menteri. Karena dua pos kementerian, yakni Kementerian Sosial dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sudah pasti akan ada menteri baru.
Tapi dia menilai, untuk menambah partai baru dalam koalisi yang ada saat ini, perlu untuk dipertimbangkan dengan baik.
"Bisa saja, tapi mengubah komposisi terjalu jauh tidak pas lah," kata Andreas. Karena, menurutnya, mendukung pemerintah tidak semata-mata harus kursi dapat menteri, tapi bisa juga kerja sama di luar itu.
Yang paling penting, kata Andreas, adalah siapapun nantinya yang menjadi menteri, maka mereka harus berada dalam visi dan misi seorang Presiden. Bukan lagi atas nama kelompok atau partai politik.
"Semua yang ada di kabinet itu memang all president’s men," katanya.
Maka dari kader partai manapun, misi yang dijalankan di pemerintahan harusnya sesuai. Antara partai dengan pemerintah saat ini. Menurutnya ini perlu untuk menghindari ada yang jalan sendiri-sendiri.
"Kalau itu dijalankan kosekuen tidak ada hal-hal yang terjadi seperti kemarin-kemarin dan sebelum-sebelumnya juga," kata Andreas. (ren)
