Bio Farma Rancang Sistem Pre Order Vaksin COVID-19 Sinovac
- VIVA/Adi Suparman (Bandung)
VIVA – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bio Farma merancang sistem pre order vaksin COVID-19 Sinovac untuk jalur mandiri. Perancangan tersebut dilakukan sambil menunggu terbitnya lisensi penggunaan dari Badan POM.
Juru Bicara Bio Farma, Bambang Heriyanto, memberikan penjelasan bahwa saat ini pemerintah masih menyelesaikan skema pelaksanaan vaksinasi COVID-19 baik untuk kebutuhan program bantuan pemerintah maupun kebutuhan mandiri.
Bio Farma, menurutnya, belum melaksanakan sistem pelayanan pre-order untuk vaksinasi Covid-19 jalur mandiri dalam bentuk apa pun, baik untuk keperluan fasilitas kesehatan maupun untuk perorangan.
“Saat ini, Bio Farma masih mengembangkan sistem yang akan digunakan untuk pemesanan Pre-Order vaksinasi Covid-19 khususnya untuk jalur mandiri," ujar Bambang dalam keterangan persnya, Minggu 13 Desember 2020.
Baca juga: Habib Rizieq Ditahan, Fahari Hamzah Tulis Puisi
Bambang mengakui, ada informasi yang beredar bahwa sudah diberlakukan pemesanan pre order untuk mandiri. Namun, Bambang memastikan, hingga saat ini belum diberlakukan pemesanan.
"Hingga saat ini, belum ada ketentuan maupun pengaturan teknis dari pemerintah terkait hal tersebut, dan yang terpenting adalah, pelaksanaan vaksinasinya sendiri, tetap menunggu izin penggunaan dari Badan POM," katanya.
Bahkan, mengenai penyediaan layanan vaksinasi Covid-19 seperti Rumah Sakit Klinik dan Fasilitas Kesehatan lainnya, masih dalam proses pendaftaran dan verifikasi, untuk jalur mandiri, melalui asosiasi–asosiasi resmi.
Selanjutnya, memahami adanya inisiatif, dan kebutuhan untuk mempersiapkan dari awal masyarakat yang berminat vaksinasi, Bio Farma mengimbau kepada penyedia layanan kesehatan untuk menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait petunjuk teknis pelaksanaan pemesanan pre order vaksinasi COVID-19 jalur mandiri. (ren)
Penundaan Rencana Pembentukan BPI Danantara Jadi Sorotan
Danantara bertujuan untuk mengonsolidasikan dan mengelola aset negara secara lebih efektif di luar anggaran negara (APBN), guna mendukung pembiayaan pembangunan.
