PPP Klaim Menang Pilkada di 123 Daerah
- Reza Fajri
VIVA – Pencoblosan Pilkada Serentak tahun 2020 telah usai. Beberapa hasil hitung cepat lembaga survei menunjukkan kemenangan sementara di 270 daerah yang menggelar pilkada serentak.
“Secara singkat, dari 270 pilkada serentak tahun 2020, PPP mengikuti sebagai pengusung dan pendukung paslon di 222 Pilkada dan sementara paslon PPP telah berhasil menang di 123 daerah atau dalam persentase menang sebesar 55,5 persen,” kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani kepada wartawan, Jumat 11 Desember 2020.
Jumlah kemenangan itu, dia mengklaim, kemungkinan masih bisa bertambah menyesuaikan keputusan resmi yang diumumkan KPU nanti. PPP sejak awal menargetkan memenangi sedikitnya 60 persen Pilkada, yang berarti pencapaian sementara ini telah mendekati target.
Baca: Kocak, Surat Suara Pilkada Tangsel Ditulis Korup Lu Pada
Arsul menjelaskan, di pilkada serentak 2020 PPP menjadi partai pengusung di 174 daerah dan menjadi partai pendukung karena tidak memiliki kursi DPRD setempat di 48 daerah.
Meski begitu PPP tidak ikut mengusung meskipun memiliki kursi DPRD di empat daerah. PPP abstain atau tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon mana pun di 44 pilkada.
“Dari keseluruhan pilkada 2020 yang diikuti oleh PPP, maka dari perhitungan sementara per tanggal 11 Desember ini, terdapat 94 pilkada yang dimenangkan paslon di mana PPP menjadi menjadi pengusung. Dan 29 daerah di mana PPP menjadi pendukung paslon. Total sementara ini PPP telah berhasil ikut memenangkan paslon dalam pilkada di 123 daerah,” ujarnya.
Jumlah itu masih akan bertambah karena PPP belum memasukkan hasil pilkada dari beberapa daerah di sejumlah provinsi, antara lain Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara.
"Di daerah-daerah ini proses perhitungannya masih berlangsung dan kalau ada hasil hitung cepat (quick count) kami nilai belum bisa dipergunakan untuk memproyeksikan menang-kalahnya paslon yang diusung atau didukung," kata Arsul. (ren)
Pelanggaran Netralitas ASN Diprediksi Naik 5 Kali Lipat di Pemilu 2024
Potensi pelanggaran netralitas ASN naik lima kali lipat itu dibandingkan dengan Pilkada 2020.
