Fadli Zon Sebut Kebijakan Bansos COVID-19 Bermasalah Sejak Awal

Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra, Fadli Zon.
Sumber :
  • VIVAnews/Lilis Khalis

VIVA – Anggota DPR RI, Fadli Zon, menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) yang menjerat Menteri Sosial, Juliari Batubara tidak mengherankan. Sebab, Program Bansos COVID-19 sendiri memang sudah bermasalah sejak awal.

Begini Cara Mudah Cek Bansos Lewat HP Android, Gratis dan Cukup Siapkan KTP

Sebab, pro-kontra di masyarakat terkait program ini pun sudah bergulir sejak awal pandemi. Khususnya terkait format bantuan seperti apa yang lebih efektif diberikan di tengah kondisi krisis saat ini

"Menurut saya sejak awal persoalannya adalah dari sisi kebijakan (Bansos). Kita sudah mengetahui bahwa sudah terjadi juga pro dan kontra tentang (format) Bansos ini," kata Fadli di acara Indonesia Lawyer Club tvOne, Selasa 8 Desember 2020.

BLT Dana Desa Rp300 Ribu Cair Desember 2024, Cek Juga Pencairan Bansos Lainnya!

Baca juga: Adik Ipar Sri Sultan HB X Meninggal Dunia

Pro dan kontra mengenai format pemberian bantuan pemerintah itu, antara pilihan Bansos dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).  Karena, ada satu pihak yang mengatakan Bansos lebih efektif. 

Menteri Kebudayaan Fadli Zon Ajak Masyarakat Indonesia Dukung Film 'Women from Rote Island' Berlaga di Academy Awards

Sementara ada lagi satu pihak lain yang mengatakan, pemberian bantuan melalui format cash transfer atau bantuan langsung tunai (BLT) lebih nyata dampaknya secara ekonomi.

"Jadi pilihan pengambilan kebijakan ini sebetulnya bisa mempersempit ruang untuk terjadinya korupsi," ujarnya.

Fadli mengaku, sejak awal dia termasuk pihak yang berpendapat bahwa pemberian bantuan melalui cash transfer atau BLT, bisa memperkecil ruang untuk korupsi.

Karena, dengan demikian bantuan format BLT itu akan langsung diterima oleh masyarakat yang berhak. Dan merupakan salah satu penanganan dampak ekonomi akibat COVID-19 secara langsung.

Fadli pun menegaskan bahwa salah satu alasan kenapa seharusnya format kebijakan yang diambil itu adalah pemberian BLT, karena dengan adanya BLT ini justru bisa menggerakkan ekonomi rakyat secara langsung.

"Di mana mereka yang menerima (BLT) bisa langsung membeli barang-barang kebutuhan dari warung-warung, pasar, dan pusat perbelanjaan lainnya yang merupakan titik pergerakan perekonomian rakyat," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya