Intip Cara Pemerintah Diplomasi dan Kejar Vaksin ke Beberapa Negara

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika memimpin Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa yang digelar secara virtual pada Jumat, 7 Agustus 2020.
Sumber :
  • Kemenlu

VIVA – Dalam upaya memenuhi program vaksinasi dan kebutuhan akan vaksin COVID-19 di Tanah Air, pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan diplomasi vaksin ke berbagai pihak internasional.

Bio Farma Raih Kontrak Ekspor Vaksin Rp 1,4 Triliun, Erick Thohir Dorong Produksi

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menjelaskan bahwa diplomasi vaksin itu akan dilakukan pemerintah, baik lewat jalur bilateral dengan berbagai negara dan produsen vaksin di dunia maupun melalui kerja sama multilateral.

"Diplomasi aktif untuk mendukung upaya ketersediaan vaksin dengan tugas utama membuka akses, meratakan jalan, dan mengatasi berbagai kendala yang muncul," kata Retno dalam keterangan tertulisnya, Selasa 8 Desember 2020.

Vaksin HFMD Sudah Ada, Berapa Efikasinya untuk Cegah HFMD atau Flu Singapura?

Retno menjelaskan, salah satu implementasi diplomasi vaksin yang dilakukan pihaknya adalah ketika pada Agustus 2020, Kemenlu bersama Kementerian BUMN ditugaskan untuk membuka akses kerja sama dengan beberapa pengembang vaksin termasuk Sinovac.

"Pada Oktober, tugas serupa juga kami jalankan, termasuk menjajaki kerja sama dengan AstraZeneca dan kerja sama vaksin multilateral melalui Gavi COVAX Facility," ujarnya.

Gadis ABG Diperkosa Bergilir, Bus Angkut Anak TK Terbakar hingga Bravo Kejagung

Terkait kerja sama dengan Sinovac dan kehadiran 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac dalam bentuk jadi pada Minggu lalu, Retno menyampaikan apresiasi dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, termasuk koordinasi intensif dengan pemerintah RRT.

"Bahkan, di satu dua minggu terakhir, komunikasi dengan otoritas RRT dilakukan hour by hour. Kami mengapresiasi kepada pemerintah dan otoritas RRT yang telah memberikan kerja sama yang baik selama ini," kata Retno.

Selain itu, Retno menambahkan bahwa peranan KBRI Beijing yang menjembatani komunikasi dengan otoritas RRT dan Sinovac, tentunya juga sangat vital.

Menlu memastikan, kerja sama diplomasi ini akan terus dilakukan untuk mengawal upaya menghadirkan vaksin. Selain kerja sama bilateral, dia juga menjelaskan bahwa saat ini Kemenlu bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan, akan terus melakukan komunikasi dengan Jenewa untuk pengadaan vaksin multilateral.

"Sebagaimana diketahui, Indonesia termasuk satu dari 92 negara COVAX AMC yang akan memperoleh vaksin sebesar 3-20 persen dari jumlah penduduk, yang berasal dari Gavi COVAX Facility," ujarnya. (art)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya