Pro-kontra Ancaman Hukuman Mati Kasus Korupsi Anggaran Pandemi

"Pada kasus korupsi e-KTP ada mark-up (penggelembungan harga) dan fee (upah) tertentu yang membuat kualitas barang dan jasa menurun. Kualitas yang tidak sama dengan itu menimbulkan kerugian negara," ujarnya.

"Pada operasi tangkap tangan sudah pasti terkait suap. Kerugian negara biasanya muncul dalam case building," kata Kurnia.

Mengapa belum pernah ada koruptor dana bencana yang divonis mati?

Dua faktor yang disebut Asep Iriawan adalah penafsiran pasal dan keberanian penegak hukum.

Namun menurutnya, dari penyidik, jaksa hingga hakim tak perlu ragu-ragu dalam menghukum para pelaku dalam kasus bansos Covid-19.

Asep khawatir kepercayaan publik pada KPK dan pengadilan akan semakin luntur jika hukuman berat tak dijatuhkan kepada pelaku kasus ini.

"Mungkin karena nilai kerugian kasus-kasus sebelumnya kecil dan cakupan bencananya lokal. Kalau sekarang diputus seperti itu, di mana rasa keadilannya?

"Pandemi ini dari urusan depresi sampai mati. Presiden dan KPK juga sudah ingatkan berkali-kali. Kalau tidak ada hukuman maksimal, rakyat pasti akan masa bodoh pada penegakan hukum," ujar Asep.

Sepanjang 2004 hingga 2018, setidaknya telah terjadi 11 kasus dana bantuan bencana. Tak satu pun pelaku dijatuhi hukuman mati.