Soal Habib Rizieq, Mahfud MD: Presiden Minta Kapolda Tak Tegas Dicopot
- Reza Fajri/VIVA.
VIVA – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo marah karena tidak adanya ketegasan dari aparat keamanan saat terjadi kerumunan massa Habib Rizieq di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu malam, 14 November 2020.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara Karni Ilyas Club yang diunggah ke akun YouTube pada Sabtu, 5 Desember 2020. Judulnya, ‘Mahfud Bicara Masalah HRS (Habib Rizieq Shihab), sampai Serangan di Rumah Ibunda’.
"Memang, pemerintah agak kecewa juga kenapa dibiarkan sampai begitu," kata Mahfud dikutip dari akun YouTube Karni Ilyas Club pada Senin, 7 Desember 2020.
Habib Rizieq tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi pada Selasa, 10 November 2020. Saat itu, aparat kepolisian dan TNI mengawal serta mengantarkan Habib Rizieq pulang dengan tertib sampai rumahnya di Petamburan, Jakarta Pusat.
"Perhitungannya saya paham, kenapa mulai hari Selasa (10 November 2020) sampai Sabtu (14 November 2020) terjadi, kalau massa banyak gitu dibubarkan akan terjadi banyak korban. Oleh karena itu, kita persuasif," ujarnya.
Memang, Mahfud mengatakan ketika itu memerintahkan kepada Kapolda Metro Jaya, saat itu Irjen Nana Sudjana dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman supaya persuasif karena prosedurnya demikian, yakni jangan memakai kekerasan saat mengusir orang dalam kerumunan massa di tengah pandemi COVID-19.
"Perintah itu saya berikan kepada dua, Kapolda dan Pangdam ke kantor saya. Besok Habib Rizieq pulang, ini dikawal dan diizinkan, diantar sampai pulang. Yang kemudian lalai itu kan sesudah sampai di rumah, malamnya itu mulai terus kan," ujarnya.
Cuma, kata Mahfud, malamnya itu terus mulai ada acara yang di luar izin dan sudah diperingatkan juga oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. Selanjutnya, Anies Baswedan berkoordinasi dengan Habib Rizieq.
"Tapi kok terus muncul, semakin banyak Habib Rizieq semakin semangat, loh ini kan bahaya. Lalu, muncul tragedi Sabtu malam (acara Maulid Nabi Muhammad sekaligus pernikahan putri Habib Rizieq), ketika itu bicara lontong sate, TNI kurang ajar, Polri macam-macam," katanya.
Di situlah, Mahfud mengatakan apabila aparat tidak bisa menyelesaikan persoalan itu akan diganti. Terbukti, dua Kapolda dicopot akibat lalai terhadap penegakan protokol kesehatan yaitu Irjen Nana Sudjana dicopot dari jabatan Kapolda Metro Jaya dan Irjen Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatan Kapolda Jawa Barat.
"Pak Jokowi menyampaikan kalau aparat tidak tegas, ganti. Oke nanti dibawa ke rapat Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi). Tidak usah pakai Wanjakti, segera ganti biar selesai, misalnya begitu. Iya kurang tegas, kelihatan takut. Kenapa harus takut kalau sudah begini," katanya.
Karena, Mahfud mengatakan, pemerintah sudah menggunakan pendekatan persuasif dengan cara memberitahu untuk menangani orang dalam kerumunan massa di tengah pandemi. Namun, ada juga langkah administratif hingga ranah pidana bagi yang melanggarnya.
"Ternyata ada standarnya, seperti pilkada ya kita persuasif. Yang tetap melanggar masuk administratif, denda. Yang tidak, masuk pidana. Ada 16 orang sekarang masuk pidana, itu banyak juga cuma tidak diberitakan karena tidak besar. Kalau Habib Rizieq kan selalu menjadi berita besar," ujarnya.
Baca juga: Adang Penyidik Kirim Surat ke Habib Rizieq, Polri Dalami Unsur Pidana
