Rocky Gerung Tuding Korupsi Mensos Juliari Terkait dengan Partai
- VIVA/Andri Mardiansyah
VIVA – Pengamat Politik Rocky Gerung meyakini kasus korupsi bansos yang dilakukan Menteri Sosial Juliari P Batubara ada kaitannya dengan kepentingan politik. Rocky menduga korupsi tersebut dilakukan secara sistematis, sebab tak mungkin Juliari tidak mengetahui tindakannya tersebut merupakan praktik korupsi.
Rocky menilai, juliari sendiri, merupakan sosok seorang pengusaha yang memiliki harta kekayaan yang cukup dan tidak perlu korupsi apalagi dengan nilai Rp10 ribu per paket sembako, jumlah yang dinilai terlalu 'receh' untuk seorang Juliari. Tetapi menurut Rocky ada tuntutan untuk mengisi keuangan partai yang memaksanya untuk Korupsi.
"Itu artinya kesulitan keuangan Partai, ini kan pasti ada hubungannya dengan partai. Secara pribadi mungkin dia (Juliari) nggak perlu itu Rp10 ribu tapi dia tahu bahwa dia mesti masukin uang kepada partai. Jadi ini sudah jadi kebutuhan umum sehingga diulas di semua media terkemuka internasional bahwa memang Indonesia itu memang sarang korupsi itu," kata Rocky dalam akunnya di Youtube yang dikutip Senin, 7 Desember 2020
Menurut Rocky, apa yang dilakukan Juliari telah direncanakan sejak dari penempatan Juliari sebagai Menteri Sosial yang mengurusi dana bantuan sosial. Sebab porsi pemberian APBN untuk masalah sosial itu cukup besar dan itu telah dibaca oleh Parpol untuk mendatangkan pemasukan bagi partai.
Ditambah, posisi Juliari yang merupakan sebagai wakil bendahara Partai yang mengetahui keuangan Partai. Sehingga, sangat sulit untuk memisahkan atau tidak mengaitkan kasus ini dengan Partai Politik.
"Jadi memang sebut saja ada kesengajaan untuk merampok negara itu. Bahkan di situ di taruh pejabat yang strategis yang tahu tentang keuangan partai dan langsung dihubungkan dengan kebutuhan partai bagaimanapun tetap ini adalah organisasi mafia koruptor," kata Rocky.
Dari dua kasus korupsi yang dilakukan oleh dua kader Partai besar, terlihat bahwa ada upaya mencuri uang rakyat untuk kepentingan kelompok. Dan ini adalah suatu tindakan yang dapat menyengsarakan rakyat.
"Jadi ada semacam orkestrasi dalam partai besar untuk curi sebanyak-banyaknya karena negara (pemerintahan) ini tidak mungkin lagi dilanjutkan sampai 2024 jadi sebetulnya sudah ada semacam kesimpulan bahwa mending kita curi sekarang, bukan sekadar untuk nutupin bolong dana yang habis Pilpres dan Pilkada hari ini tapi untuk persiapan ke depan itu," ujarnya. (ren)