Jawaban Telak Susi Usai Dituding Hashim Kebijakannya Keliru

Susi Pudjiastuti (foto/Twitter/@Sopo_Jarwo3)
Sumber :
  • U-Report

VIVA – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti angkat bicara soal tudingan Hashim Djojohadikusumo yang menyebut larangan ekspor benih lobster adalah keliru dan merugikan nelayan.

Sekjen MHM dan Ketua Delegasi Indonesia di COP29 Bahas Upaya Penguatan Kesadaran Iklim

Dalam video berdurasi 1 menit 27 detik yang diunggah di akun pribadi @susipudjiastuti, mantan menteri berusia 55 tahun itu menyebut memang ada pihak yang mengatakan kebijakannya saat menjabat sebagai Menteri KKP periode 2014-2019 keliru.

"Matahari cerah sekali. Saya tadi pagi saya cuma dengar Susi keliru, Susi keliru. Susi keliru apanya. Saya sekarang ada di pantai kok lagi paddling kok, keliru apanya. Siang hari ini ngomong susi keliru," kata Susi sambil duduk di atas papan paddling di tengah laut.

COP29, Hashim Umumkan Prabowo Punya Program Baru 100 Gigawatt Energi Terbarukan

Susi mengatakan saat dia menjabat sebagai menteri, dia telah menegaskan siapa yang keberatan dengan kebijakannya bisa mengajukan keberatan ke pengadilan. Dia menyebut saat itu adalah salah satu pihak yang menuntutnya sebesar Rp1 triliun namun tidak ada yang berhasil.

"Sekarang saya cuma Susi sedang paddling di tengah laut apa urusannya yang keliru, coba apa kan sudah diganti semua yang keliru. Mestinya kan jadi benar, kalau keliru diganti masa keliru lagi, keliru diganti ya jadi benar," kata dia.

Di COP 29, Hashim Tegaskan RI Siap Eksekusi Kesepakatan MRA Perdagangan Karbon

Sebelumnya adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebut kebijakan Susi saat masih menjabat Menteri KKP dengan melarang budidaya lobster sangat keliru. Menurut Hashim, kebijakan itu membuat banyak usaha lobster nelayan di Indonesia harus ditutup.

Hashim menceritakan sedikit latar belakang perusahaannya. Dia mengaku telah membangun usaha di bidang kemaritiman sejak 34 tahun silam. Bermula usaha tersebut bergerak pada bidang budidaya mutiara. Kemudian dalam lima tahun belakangan, bisnis mutiara mengalami gangguan dan membuat perusahaan terus mengalami kerugian.

Dalam kesulitan tersebut, Hashim tidak memutus hubungan kerja (PHK) para karyawan yang berjumlah 214 orang di Nusa Tenggara Barat. Dari situ kemudian muncul ide untuk melakukan diversifikasi di luar mutiara.

“Ada ide untuk teripang, lobster budidaya seperti kepiting dan sebagainya,” ujarnya.

Untuk lobster, Hashim mengaku tidak main, karena pemerintah Jokowi di periode pertama melarang. Menteri Kelautan dan Perikanan waktu itu, Susi Pudjiastuti, juga tegas melarang budidaya benih lobster.

“Menteri lama melarang budidaya lobster. Maka kami tidak melakukan, kita tidak bikin budidaya ekspor,” ujarnya.

Kemudian, sejak Edhy Prabowo menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, pemerintah memperbolehkan perusahaan untuk melakukan budidaya benur.

Namun demikian, Hashim menggarisbawahi bahwa budidaya tersebut tidak dimonopoli oleh segelintir perusahaan termasuk oleh perusahaannya. Bahkan kepada Edhy Prabowo, yang juga sesama kader Gerindra, Hashim pernah meminta agar izin tersebut diberikan sebanyak-banyaknya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya