KSP Sebut Kemiskinan dan Pengangguran di Papua dan Papua Barat Turun
- Dokumentasi Kementerian PUPR
VIVA – Kantor Staf Presiden menyebut ada perbaikan di Papua dan Papua Barat selama pembangunan dalam kurun beberapa tahun terakhir. Perbaikan itu, indikasinya, adalah kondisi sosial ekonomi yang membaik selama periode 2015-2019.
Sepanjang periode itu, angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40 persen menjadi 27,53 persen dan Papua Barat turun dari 25,72 persen menjadi 22,17 persen.
“Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, dalam keterangan persnya, Selasa 1 Desember 2020.
Baca juga: Polemik Angka COVID-19 di Jateng, Ganjar Siap Dipanggil Jokowi
Lanjut Edy, bahkan Indeks Pembangunan Manusia Papua telah naik dari 57,25 ke 60,84. Sedangkan Papua Barat dari 61,73 ke 64,7. Perbaikan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Edy juga menambahkan, studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuian Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation pada tahun 2018 menyebutkan, pembangunan jaringan jalan telah memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Dengan konektivitas, peningkatan ekonomi masyarakat terbantu karena mereka bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya.
Perbaikan konektivitas diklaim pula memperbaiki kehidupan sosial, karena masyarakat bisa lebih sering saling mengunjungi. Oleh karenanya, Edy menyebut 'rapor hijau' kedua provinsi tersebut layak diapresiasi.
“Pembangunan jalan mendorong penurunan biaya dan waktu tempuh,” ujar Edy.
Namun Edy mengakui, pertumbuhan ekonomi Papua pada 2019 memang masih negatif disebabkan oleh penurunan tajam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertambangan.
Salah satu faktornya akibat transisi sistem produksi PT Freeport dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah. Tetapi jika dengan mengeluarkan sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi Papua 2019 cukup bagus, yaitu 5,03 persen (ketika pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen).
“Artinya kita bisa mengatakan bahwa secara umum distribusi pendapatan di wilayah Papua dan Papua Barat membaik,” jelasnya.
Edy mengungkapkan, pada akhir 2019 pemerintah meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sorong, Papua Barat. KEK Sorong difokuskan pada industri pengolahan hasil tambang (nikel) dan hasil hutan-perkebunan.
“Hal itu merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk menyebar pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya menumpuk di bagian Barat Indonesia saja,” jelas Edy. (ren)
