Ketua MPR Ragukan Pemindahan Ibu Kota Diteruskan setelah Jokowi
- VIVAnews/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo mengungkapkan pentingnya Indonesia memiliki Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sejak GBHN dihilangkan dan diserahkan kepada presiden untuk menyusun visi-misinya, tidak ada kesinambungan dalam pembangunan Indonesia.
Indonesia telah melakukan pemilihan presiden secara langsung selama dua dekade terakhir, yakni sejak presiden SBY dua periode dan presiden Jokowi dua periode. Selama itu pula belum terjadi kesinambungan pembangunan dari presiden satu dengan yang lainnya.
“Kita seperti menari poco-poco di setiap periodenya. Karena setiap program berubah: maju dua langkah, mundur tiga langkah; maju selangkah, mundur dua langkah. Jadi bukan jalan di tempat, bahkan mundur akhirnya," kata Bamsoet, panggilan akrabnya, di gedung DPR/MPR, Jakarta, Sabtu, 28 November 2020.
Baca: Pemerintah Tak Bangun Ibu Kota Baru Tahun 2020 tapi Kajian Jalan Terus
Karena pemikiran itulah akhirnya MPR bertekad mendorong lahirnya kembali GBHN. "Yang mungkin saja nanti kita ubah namanya menjadi pokok-pokok haluan negara yang menjadi bintang pengarah bangsa ini di dalam lompatan 50-100 tahun yang akan datang," ujarnya.
Sejumlah negara lainnya seperti Singapura, China, dan negara-negara besar, katanya, punya pokok-pokok haluannya sendiri yang akan jadi pedoman bahkan sampai seratus tahun mendatang. Indonesia kini belum memiliki hal itu.
Dalam beberapa waktu ini, dia berpendapat, Indonesia harus sadar dan mengejar ketertinggalan. Indonesia memiliki waktu sedikitnya 25 tahun untuk mencapai ulang tahun emasnya. Namun target itu harus jelas arahnya sehingga diperlukan pokok-pokok haluan negara.
Menurut Bamsoet, pasti setiap presiden memiliki prioritas programnya masing-masing. Program itulah yang akan diputuskan secara bersama agar menjadi kesepakatan nasional bahwa Indonesia harus memiliki program jangka panjang 50-100 tahun yang akan datang yang harus dijalankan oleh presiden-presiden berikutnya.
"Saya ambil contoh, Pak Jokowi memutuskan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Apakah ada jaminan presiden nanti yang akan menggantikan beliau akan meneruskan program itu? Kemudian Pak Jokowi hari ini heavy-nya adalah membangun infrastruktur di berbagai daerah, membelah Papua, membelah Sumatera, membelah Kalimantan, menghubungkan daerah satu dengan lainnya untuk memperlancar perekonomian nasional. Apakah ada jaminan? Tidak," ujarnya.
GBHN penting untuk bangsa Indonesia, dan GBHN juga tidak akan membatasi kreativitas seorang pemimpin untuk memimpin bangsa. “Karena garis -garis besar haluan negara ini hanya menggambarkan garis besar. Detailnya, strateginya bagaimana mencapainya, itulah yang disampaikan di visi misi, dan itulah pula yang menjadi program daripada calon presiden," katanya.
