Din Syamsuddin Imbau Pengurus MUI Tidak Rangkap Jabatan, Sindir Siapa?
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah merampungkan pemilihan struktur kepengurusan periode 2020-2025 dalam Musyawarah Nasional ke-X. Dalam struktur tersebut, tak ada lagi nama Din Syamsuddin.
Din yang tak hadir dalam munas menyampaikan, MUI adalah organisasi terhormat dan bermarwah karena merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama, cendekiawan Muslim. Maka itu, perlu diisi oleh para ulama yang penuh dengan kejujuran, amanah, dan beristiqomah.
"Ulama lurus seperti itu hanya takut kepada Allah SWT, tidak takut kepada makhluk. Mereka cinta kepada Allah, bukan cinta kepada dunia atau hubbud dunya," kata Din, dalam keterangannya yang dikutip Jumat, 27 November 2020.Â
Dia menyampaikan, MUI ke depan mesti dipimpin figur ulama yang bisa optimal menjalankan tugas sebaik-baiknya. Sosok ulama yang bisa meluangkan waktu untuk memimpin organisasi.
"Figur ulama yang benar-benar punya waktu sehingga dapat menjalankan tugas-tugas organisasi dengan sebaik-baiknya, yang bekerja demi Allah bukan demi dunia dan jabatan itu sendiri," ucap Din.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Terpilih Jadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI
Pun, ia mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam terkait cara menentukan sosok yang menduduki sebuah jabatan. Sebagai wadah para ulama, MUI mestinya menentukan posisi jabatan sesuai dengan yang diajarkan Nabi.
"Walau ada Hadis Nabi 'jangan beri jabatan kepada yang menginginkannya', namun dalam suasana tidak normal serahkan saja jabatan itu kepada mereka (yang menginginkannya)," ujar Din.
Din berpesan, sesuai pedoman dasar dan pedoman rumah tangga, sebaiknya pemangku amanat di MUI, baik dewan pimpinan maupun dewan pertimbangan, jangan merangkap jabatan politik. Baik itu jabatan eksekutif, legislatif, dan partai politik.
Dia punya alasan menyampaikan demikian karena rangkap jabatan dikhawatirkan akan membawa MUI dalam kepentingan politik. "Perangkapan jabatan demikian akan membawa MUI mudah terkooptasi dan terkontaminasi kepentingan politik yang acapkali tidak sejalan dengan kepentingan umat Islam," ujar Din.
Diketahui, Din di kepengurusan MUI periode 2015-2020 menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Di kepengurusan kali ini, ia digantikan Ma'ruf Amin yang juga menjabat Wakil Presiden RI.
Pun, posisi Ketua Umum dijabat Miftachul Akhyar yang menggantikan Ma'ruf Amin. (ase)
Wapres Ma’ruf Amin Bukan Sekadar ‘Ban Serep’ Presiden Jokowi
Wapres KH. Ma’ruf Amin memiliki peran strategis, fungsi substantif dan kewenangan riil dalam Pemerintahan RI di bawah Presiden Joko Widodo.
