Terbang ke Papua, Ini yang Dipantau Menko PMK
- Istimewa
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, memantau langsung pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Beberapa infrastruktur yang ditinjau yaitu RSUD Ramela Muara Tami dan Rumah Susun (Rusun) untuk atlet PON XX 2021 yang akan diselenggarakan di 'Bumi Cendrawasih' tersebut.
RSUD Ramela diperuntukkan khusus bagi pasien pengidap penyakit AIDS, TB, malaria, dan kusta. Rumah sakit itu dikatakan siap beroperasi. Ke depan, Muhadjir meminta, ditambahkan fasilitas alat mesin PCR untuk memperkuat penanganan COVID-19 di wilayah kota Papua dan sekitarnya.
"Saya sudah minta dibangun laboratorium BSL-2. Sehingga jika nanti sudah siap saya akan mintakan ke BNPB untuk membantu mesin PCR sehingga dengan hal tersebut dapat memperkuat penanganan COVID-19," ujarnya usai berkunjung ke RSUD Ramela Muara Tami dalam keterangannya, Kamis, 26 November 2020.
Baca juga: Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Sementara, Ini Pesan Luhut
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengatakan, fungsi RSUD Ramela juga menangani pasien dari negara tetangga seperti Papua Nugini. Kemudian, Muhadjir juga mengunjungi rumah susun yang dibangun oleh Kementerian PUPR untuk para atlet PON.
Di sana, Muhadjir menengok sejumlah fasilitas seperti ruang tempat tidur, kamar mandi, dan toilet. "Jangan sampai sarana prasarana yang dibangun melalui APBN itu kemudian mubazir setelah PON tidak terurus dan tidak termanfaatkan dengan baik," tuturnya.
Muhadjir juga meminta, agar pemanfaatan rusun setelah PON berlangsung mempersiapkan siapa pengelola fasilitas tersebut. Jangan sampai, kata dia, aset milik pemerintah itu terlantar.
"Soal itu masih menjadi aset pemerintah itu tidak masalah yang penting betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik. Pada suatu saat bisa saja kita (pemerintah) hibahkan," kata Muhadjir.
Proyek Infrastruktur Disetop Sementara, Menteri PU: Anggarannya Ditahan Bu Menkeu
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menjelaskan rencana Pemerintah yang bakal menghentikan sementara pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar.
